Wanita Tiang Negara, Ini Upaya PKS DIY Menjaganya

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DIY menyadari wanita adalah tiang negara. Jika suatu negara para wanitanya baik maka negara itu pasti berjaya. Negara akan kuat apabila keluarga kokoh dan kuat. Ketahanan keluarga harus dijaga, dimulai dari wanita.

“Perempuan itu sakaguru negara. Mereka harus kokoh di bidang ekonomi, memiliki jaringan agar ekonomi tidak ambruk bruk,” ungkap M Agus Mas'udi, Ketua DPW PKS DIY, Minggu (15/2/2021), di Kantor DPW PKD DIY Jalan Gambiran Yogyakarta.

Usai pelantikan secara virtual kepengurusan MPW DPW PKS DIY Masa Bakti 2020 - 2025 oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, lebih lanjut Agus menjelaskan perempuan secara fitrah memang ditakdirkan lebih kokoh menghadapi situasi termasuk saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Didampingi Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Muhammad Syafii, kepada media Agus lantas memperkenalkan tiga dari sekian banyak kaum hawa yang duduk pada jajaran kepengurusan PKS DIY, rata-rata alumnus perguruan tinggi ternama.

Mereka adalah Ketua Bidang Perempuan & Ketahanan Keluarga Dewi Nur Aini, Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader, Sumaryatin serta Ketua Bidang Ekonomi Keuangan Industri Teknologi dan Lingkungan Hidup, Ekantini Puji Basuki. Ketiga srikandi itu diharapkan mampu memenuhi ekspektasi PKS DIY.

Menurut Agus, itulah kenapa jajaran DPW banyak diisi perempuan. Selain mengacu undang-undang juga disertai pertimbangan lain, yaitu pemberdayaan perempuan.

Apalagi saat ini ekonomi DIY minus tatkala dua sektor andalan,  pendidikan dan pariwisata, terdampak pandemi. Banyak industri kecil gulung tikar. Tidak sedikit UMKM terpaksa turun kelas.

Baik Dewi maupun Sumaryatin mengakui perekonomian Yogyakarta saat ini serba sulit. Pihaknya akan terus bergerak mendorong ruang gerak UMKM agar mampu bangkit. “Memang harus bersabar. Prokes, pro terhadap cash harus tetap berjalan,”ujar mereka sambil bercanda.

Dewi berharap, melalui pembentukan RKI (Rumah Keluarga Indonesia) hingga tingkat kapanewon dan kelurahan diharapkan bangunan keluarga semakin kokoh secara ekonomi, sosial maupun spiritual. “Kita mulai dari perempuan dulu, baru keluarga,” ucapnya.

Ekantini menambahkan langkah pemerintah mempercepat pemulihan ekonomi perlu memperoleh dukungan. UKM harus dimotivasi dan didukung fasilitas. “Relaksasi UKM perlu ditumbuhkan lagi. Dalam situasi sulit ini, beri ruang dan kesempatan tumbuh,” kata dia.

Pelantikan kepengurusan MPW DPW PKS DIY secara virtual kali ini dilaksanakan berbarengan dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pelantikan ini untuk mengesahkan kepengurusan secara lengkap di jajaran MPW maupun DPW PKS DIY.

Kepengurusan MPW terdiri dari Ketua dan Sekretaris MPW beserta anggota-anggota dari empat Komisi. Sedangkan kepengurusan DPW terdiri Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW serta Ketua-Ketua Bidang dan Deputi.

Sebelumnya, pada Muswil PKS DIY 27 Desember 2020, baru dilantik 8 orang anggota DPTW yaitu Ketua dan Sekretaris MPW, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid Kaderisasi DPW, Ketua dan Sekretaris DSW.

Menguatkan komitmen

Agus Mas'udi berharap pelantikan ini akan menguatkan komitmen kerja keras seluruh jajaran pengurus baik dari DPW dan MPW. “Kondisi bangsa Indonesia yang masih dalam ujian pandemi Covid 19 berkepanjangan dibutuhkan semangat kerja keras, gotong royong dari seluruh elemen bangsa,” tandasnya.

Diakui, masalah sosial dan ekonomi yang timbul dari pandemi sangat memberatkan kehidupan rakyat. Hampir semua sektor ekonomi berbasis pariwisata di DIY terguncang, seperti perdagangan, jasa travel, perhotelan, transportasi, katering, restoran.

Merujuk data BPS (Badan Pusat Statistik), pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 minus 2,69 persen. Padahal sektor-sektor tersebut telah membuka lapangan kerja paling besar di DIY. “PKS DIY memberi perhatian besar untuk ikut menyumbang gagasan membangkitkan kembali ekonomi rakyat,” kata Agus.

PKS DIY merekomendasikan agar pemerintah pusat dan daerah mempercepat penanganan Covid 19 dengan 3T secara tuntas. Karena faktor inilah yang secara langsung akan menggerakkan perekonomian.

“Pemerintah mestinya memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak dengan data on going yang terverifikasi agar tetap dapat bertahan menjalankan hidupnya,” pintanya.

Bagi yang masih memiliki aset yang bisa diproduktifkan pemerintah perlu memberikan stimulasi ekonomi yang diprioritaskan bagi ketahanan pangan keluarga.

Tak lupa, pemerintah juga perlu memberikan perhatian besar kepada UMKM sebagai menjadi penyangga terbesar ekonomi di DIY. Terutama UMKM yang terkait pariwisata seperti jasa perdagangan, perhotelan, transportasi, makanan, oleh-oleh, kerajinan.

Perhatian itu meliputi relaksasi pinjaman maupun kebijakan-kebijakan penanganan Covid yang memberi ruang gerak bagi UMKM. “Mereka pasti bergerak untuk fight tergantung bagaimana pemerintah membuat policy dan anggaran yang akan menumbuhkan UMKM,” tambahnya.

Misalnya, mengarahkan UMKM berbasis digital untuk survive. Kemudian, penguatan teknologi dan pasar online, pembiayaan murah dan mudah diakses, pelatihan dan pembentukan jaringan bisnis, serta dukungan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan sinyal sampai pelosok daerah.

Bagi usaha menengah yang terdampak, PKS berharap paket kebijakan PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) mensinergikan sektor-sektor bisnis terdampak krisis pandemi diberikan paket recovery ekonomi yang memungkin mereka kembali tumbuh.  (*)