Tidak Benar Vasektomi Bisa Berakibat Impotensi

KORANBERNAS.ID -- Medis Operatif Pria (MOP) atau dulu dikenal dengan vasektomi harus dilakukan secara sukarela, tidak boleh ada paksaan. Artinya, terdapat indikasi yang jelas dan harus dilakukan oleh orang yang kompeten.

"Meskipun secara medik bisa disambung kembali tetapi rekanalisasi jangan dipakai sebagai motivasi," kata Letkol (Kes) dr Nur Budiono SpUr di depan peserta Sosialisasi Advokasi  Komunikasi Edukasi dan Informasi (KIE) Program Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) bersama mitra kerja, Selasa (5/11/2019), di Ruang Garuda RSPAU dr S Hardjolukito Yogyakarta.

Menurut dokter ahli neurologi ini, MOP hanya diperuntukkan pria dari keluarga yang benar-benar tidak ingin menambah anak lagi.

Sedangkan rekanalisasi hanya bisa dilakukan untuk mereka yang punya masalah keturunan di belakang hari.

Demikian pula dengan Medis Operatif Wanita (MOW) yang dulu dikenal dengan Tubektomi. Bedanya MOP prosesnya lebih sederhana, bahkan sekarang ada yang tanpa pisau.

Sebelum tampil sebagai narasumber dia baru saja mengerjakan vasektomi tiga orang pria dan hanya perlu waktu setengah jam.

Menurut dia, rendahnya peserta MOP selain karena fatkro terbatasnya alat kontrasepsi bagi pria, juga ada rumor MOP bisa berakibat impotensi.

Padahal menurut dr Nur, itu sama sekali tidak benar. Justru akan terjadi sebaliknya.

Sedang untuk MOW prosesnya lebih rumit dibanding MOP. Ini juga hanya diperuntukkan bagi ibu pasangan usia subur yang mantap tidak ingin tambah anak lagi.

Menjawab pertanyaan Hery Agus dari PKBI yang mengeluh setelah sepuluh bulan menikah belum dikarunia anak, dr Diana SpOG mengatakan harus bersabar.

"Infertil itu setahun setelah menikah istri belum hamil, baru dianjurkan suami istri untuk periksa ke dokter," kata dokter Nur.

Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara (RSPAU) Marsekal Pertama TNI dr Djunadi MS SpKP menegaskan rumah sakit yang dipimpinnya mendukung penuh program KKBPK sebagai program pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kualitas penduduk.

Dalam sambutan tertulis dibacakan Wakil Kepala RSPAU Kol (Kes) dr Hendro Yulieanto MS MHan Sp An SpKP juga ditegaskan akselerasi program KKBPK perlu diperkuat.

Ini bisa dilakukan dengan cara mengatur dan mengendalikan jumlah kelahiran sehingga ekonomi dan kesejahteraan semakin kuat.

Manfaatnya secara kumulatif berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan berdampak positif dalam pembangunan.

Sebagian peserta sosialisasi Advokasi dan KIE. (arie giyarto/koranbernas.id)

Butuh mitra

Kepala Bidang KBKR Kantor Perwakilan BKKBN DIY Dra Anti Joehananti Chriswandari meminta agar dinamika pencapaian program KKBPK di DIY yang cenderung menurun menjadi perhatian bersama.

Ditandai dengan Total Fertility Rate (TFR) naik menjadi 2,2  berdasar Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017. Pemakaian alat kontrasepsi modern bagi PUS di DIY cenderung menurun.

Dia mengakui untuk menyukseskan KKBPK, BKKBN tidak bisa bekerja sendiri melainkan butuh dukungan mitra kerja.

Ketua Panitia dr Aris Nugraha menambahkan sosialisasi yang diikuti 60 peserta kali ini secara khusus bertujuan meningkatkan komitmen pemangku kepentingan dan penentu kebijakan di provinsi dan kabupaten/kota.

Kemudian, meningkatnya pemahaman, penerimaan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dan mitra kerja. Selain itu, juga meningkatnya akses dan kualitas pelayanan KB di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bersamaan dengan acara itu dilakukan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang. Berupa pemasangan IUD, implant serta MOP dan MOW. (sol)