Terpuruk Akibat Corona, Pariwisata DIY Butuh Brand Baru

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA –  Pandemi virus Corona atau Covid-19 benar-benar memukul sektor pariwisata. Untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan menjelang berlakunya New Normal atau Tatanan Baru pada Juli 2020, sektor pariwisata DIY membutuhkan brand yang baru.

“Perlu upaya masif dan intensif mengangkat citra serta daya tarik pariwisata dengan menciptakan branding norma baru pariwisata DIY,” ungkap Nurcholis Suharman, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, Jumat (12/6/2020) di gedung dewan Jalan Malioboro.

Anggota Komisi B yang salah satunya membidangi pariwisata itu menjelaskan, proses tersebut harus inline dengan kebijakan pemerintah pusat. Dengan begitu promosi pariwisata akan berjalan efisien dan efektif khususnya menyasar pasar wisatawan mancanegara.

Dia sepakat, mengingat pentingnya sektor pariwisata bagi perekonomian DIY maka mau tidak mau sektor ini harus segera bangkit. Ibarat pintu, pariwisata akan membuka pintu-pintu dari sektor yang lain sehingga hidup kembali.

“Dengan dibukanya kegiatan pariwisata secara bertahap diharapkan menjadi lokomotif untuk menarik gerbong sub-sektor sub-sektor perdagangan, transportasi, informasi dan komunikasi, dan industri pengolahan yang mayoritas pelaku usahanya berskala UMKM,” tambahnya.

Dia mengakui, beberapa waktu terakhir terdapat kecenderungan masyarakat mulai bersikap eforia dan abai terhadap protokol kesehatan Covid-19. Hal ini ditandai maraknya kegiatan rekreasi lokal yang dikhawatirkan berisiko memunculkan kembali penyebaran Corona.

“Perlu segera dikeluarkan kebijakan dan program riil yang mampu memastikan aspek kesehatan tidak terabaikan dalam kegiatan ekonomi, termasuk sektor pariwisata,” kata Nurcholis.

Memang, pemulihan sektor pariwisata tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan butuh dukungan para pelaku usaha.

Konsekuensinya pemerintah harus memberikan bantuan stimulus fiskal, non-fiskal, perbankan maupun bantuan operasional.

“Pemda DIY harus segera menyusun pentahapan pelaksanaan kebijakan New Normal, sedapat mungkin sejalan dengan pentahapan yang dilakukan sektor lain, termasuk BUMN dan kementerian,” tambahnya.

Selain itu, Pemda DIY juga harus menyusun dan mensosialisasikan SOP protokol kesehatan bagi pelaku usaha wisata, wisatawan dan pihak lain yang terlibat di dalam kegiatan pariwisata.

Menurut Nurcholis, referensi SOP protokol kesehatan sudah banyak dikeluarkan lembaga internasional, kementerian maupun asosiasi. Artinya, tinggal diupayakan proses penyusunan secara partisipatif dengan melibatkan pelaku sektor pariwisata.

Selain itu, lanjut dia, program dan kegiatan yang disusun harus inovatif dengan dukungan anggaran dari APBD DIY. “Program dan kegiatan 2020 sekarang ini disusun pada 2019 di mana posisi saat ini semua asumsi berubah akibat Covid-19. Proses perubahan anggaran perlu dipercepat dengan merumuskan program dan kegiatan yang fokus pada pemulihan akibat Covid-19,” jelasnya.

Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), pada bulan April 2020 tidak ada kunjungan wisatawan mancanegara ke DIY melalui pintu masuk Bandara Adisutjipto atau turun 100 persen.

Padahal kunjungan wisman pada bulan sebelumnya berjumlah 3.162. Apabila dibandingkan bulan April 2019, terjadi penurunan sebesar 100 persen. (sol)