Sukseskan Pilkada Serentak, Mengkopolhukam Ingatkan Pentingnya Netralitas TNI dan Polri

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA--Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan peserta pemilu untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi persiapan Pilkada Serentak 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (21/8/2024). Rapat ini merupakan kelima yang dilaksanakan setelah sebelumnya diadakan di Jayapura, Makassar, Medan, dan Bali.

“Untuk dapat mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, yang harus dijaga adalah stabilitas politik, stabilitas hukum, dan keamanan. Ini sangat penting dan mutlak,” tegasnya saat berbicara dalam Rakorda Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Jawa di Yogyakarta. 

Menkopolhukam menyampaikan, Pilkada Serentak 2024 akan diikuti oleh 545 daerah yang terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota. Tahapan Pilkada telah dimulai, di antaranya pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan pada 5 Mei hingga 19 Agustus 2024.

Ia mengatakan, pihak-pihak yang harus berperan penting dalam suksesnya Pilkada Serentak 2024 antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara, pemerintah pusat dan daerah, serta aparat keamanan TNI dan Polri.

“KPU, Bawaslu, DKPP, dan lembaga lainnya harus on the track pada tugas, fungsi, dan kewenangannya. Selain itu, harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat,” tegasnya.

Menteri juga meminta pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan dukungan dan fasilitasi penuh, termasuk menjamin ketersediaan anggaran. Ia juga menegaskan agar Kapolda dan Kapolres tidak dipindahkan hingga selesainya Pilkada.

“TNI dan Polri juga harus menjaga netralitas mereka. Partai politik dan calon peserta pemilu juga harus mengikuti prosedur dan menghindari praktik kecurangan,” ujarnya.

Selain itu, Menkopolhukam berharap media dapat memberikan informasi yang akurat, berimbang, dan terhindar dari unsur hoaks terkait Pilkada Serentak 2024. 

Ia menyebut, bahwa berdasarkan pemetaan ancaman, ada dua hal utama yang harus diwaspadai, yaitu misinformasi dan polarisasi.

“Peran serta masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mengawasi jalannya tahapan Pilkada juga sangat penting. Jangan sampai terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya,” tegas Hadi Tjahjanto. (*)