Selalu Dipantau, Tugas ASN Bukan Berpolitik
Hindari aktivitas politik di sosmed karena jejak digital tidak bisa dihapus.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS,ID, SLEMAN -- Menyambut pesta demokrasi tahun 2024, Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Sleman menandatangani Pakta Integritas Netralitas Pegawai ASN, Senin (24/7/2023), di aula lantai 3 Setda Kabupaten Sleman.
Penandatanganan disaksikan oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dan Wakil Bupati Danang Maharsa. Acara ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemkab Sleman.
Sebelum penandatanganan pakta integritas, terlebih dahulu diawali pembacaan ikrar netralitas ASN secara bersama-sama yang dipimpin oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, HY Aji Wulantara.
Setelah itu, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Pegawai ASN Pemkab Sleman secara simbolis oleh perwakilan dari Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Inspektorat, BKPP Sleman, Bagian Pemerintahan Setda Sleman, Kapanewon Gamping dan RSUD Sleman.
Bupati Kustini menjelaskan hal ini sesuai dengan perintah Undang-undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam undang-undang itu disebutkan salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas dari kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi politik.
"Tugas ASN bukan berpolitik. Tapi bagaimana melayani masyarakat dan mendukung visi misi bupati dan wakil bupati," jelasnya.
Kustini mengimbau para ASN agar bijak menggunakan sosial media. Sebab, semua aktivitas ASN diawasi oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Jika ditemukan pelanggaran termasuk aktivitas di ASN di sosial media, akan mendapatkan konsekuensinya.
"Hindari aktivitas politik di sosmed karena jejak digital tidak bisa dihapus. Dan ASN selalu dipantau oleh KASN," tambah Kustini.
Pakta integritas netralitas ASN yang ditandatangani tersebut terdiri dari empat poin. Pertama, menjaga dan menegakkan prinsip netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
Kedua, menghindari konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu.
Ketiga, menggunakan sosial media secara bijak, tidak dipergunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu, tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. Keempat, menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. (*)
