Rumitnya Pilkada di Tengah Pandemi, Pemilih Datangi TPS Sesuai Jam

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA–Sejumlah aturan yang menyertai tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) serentak 9 Desember 2020 dipastikan diberlakukan secara ketat. Protokol kesehatan yakni memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Tak hanya petugas pemungutan suara yang direpotkan, para pemilih pun mau tidak mau bersedia bergiliran menyesuaikan jadwal kedatangan ke tempat pemungutan suara (TPS), supaya tidak terjadi kerumunan.

Rumitnya aturan tersebut, menjadi salah satu pembahasan Forum Diskusi Wartawan DPRD DIY, Kamis (15/10/2020), di DPRD DIY. Adapun narasumber Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Ahmad Sidqi, Komisioner Divisi Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Sutrisnowati serta Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto.

“Pemilih dibatasi jumlahnya tidak lagi 800 orang tetapi 500, agar tidak terjadi kerumunan. Pemilih datang ke TPS diatur jamnya. Tidak semua pemilih datang pada jam yang sama pukul 07:00 pagi hari akibatnya terjadi penumpukan massa,” ungkap Ahmad Sidqi.

Adapun teknisnya, menurut dia, pengaturan jadwal tersebut tercantum pada surat undangan atau pemberitahuan mencoblos. Sebelum masuk TPS, semua pemilih juga diukur suhu tubuhnya. “Suhu tubuh maksimal 37,3,” kata dia.

Rencananya, KPU akan membagikan sarung tangan plastik kepada seluruh pemilih yang datang. Sempat muncul usulan seandainya sarung tangan tersebut diganti cuci tangan pakai sabun, apakah secara aturan memungkinkan.

Usulan yang disampaikan Eko Suwanto itu dijadikan masukan bagi KPU DIY mengingat sampah plastik akan menjadi permasalahan tersendiri.

“Kabarnya nanti setiap pemilih akan diberikan kaos tangan. Ini yang kami tidak setuju karena lebih baik dengan cuci tangan saja, karena kalau diberikan sarung tangan bisa terbayang akan ada sampah yang begitu besar, lebih dari 1,5 juta,” kata Eko.

Karena itu, dia meminta KPU melaksanakan simulasi. Bahkan simulasi ini dinilai sangat mendesak. Ini penting untuk memastikan tidak ada penularan Covid-19 di TPS. Penyelenggara pilkada perlu segera melakukan konsolidasi mulai dari sekarang.

“Saya percaya, petugas TPS termasuk petugas dari Bawaslu pasti sudah menggunakan masker tetapi bagaimana sikap masyarakat yang datang mencoblos dan tidak membawa masker, ini penting untuk disimulasikan,” tambahnya.

Sutrisnowati sepakat, pelaksanaan pilkada jangan sampai memunculkan klaster baru. Bagi Bawaslu, selain politik uang protokol kesehatan juga merupakan salah satu yang menjadi fokus perhatian serta pengawasan. (*)