Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Purworejo Tolak Kenaikan BBM

Ratusan Mahasiswa Geruduk Kantor Bupati Purworejo Tolak Kenaikan BBM

KORANBERNAS.ID,PURWOREJO -- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggeruduk kantor Bupati Purworejo, Rabu (7/9/2022). Para mahasiswa perwakilan anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yaitu Kelik Ardana Wakil Ketua DPRD Purworejo, Eko Januari Susanto Anggota DPRD Kabupaten Purworejo,  Sekretaris KNPI Kabupaten Purworejo juga Ketua Partai Nasdem dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Frans Suharmaji dari PKB,
Asisten 1 Sekda Purworejo Bambang Susilo beserta jajarannya.

Koordinator Lapangan ( korlap) PMII menyuarakan aspirasinya yaitu menolak kenaikan harga BBM. Mahasiswa pun berhadapan dengan anggota DPRD Purworejo.

Arahiwang, salah perwakilan mahasiswa menyampaikan kenaikan harga oleh pemerintah menuai polemik ditengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya karena dampak pandemi Covid-19. 

"Kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia," paparnya.

Zaidul Huda Ketua PMII Cabang Purworejo Jawa Tengah menambahkan, kenaikan harga BBM dikhawatirkan merambat ke seluruh sektor. Termasuk kenaikan harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat.

Kenaikan harga BBM juga akan mengganggu perputaran "roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara," ujarnya.

Sebagian besar aktivitas perekonomian nasional terutama sektor transportasi, industri, pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak. Karenanya alih-alih menaikkan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi supaya dapat tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan ketimpangan yang terus berlarut.

Anggota DPRD Purworejo, Kelik Ardani mengungkapkan mengirimkan tuntutan mahasiswa ke DPR RI. "Adik-adik selain menyampaikan tuntutan juga sekaligus memberikan solusi. Yaitu yang disebut adalah pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi,  supaya dapat tepat sasaran," paparnya.(*)