Publik Diminta Tak Perlu Mempercayai Kaum Anti Covid

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Simpang siur informasi tentang Covid-19 di tengah literasi digital masyarakat Indonesia yang rendah membuat celah bagi oknum tertentu untuk membagikan kebohongan di berbagai platform digital.

Ajakan untuk tidak mengunggah berita terkait Covid-19 berupa poster digital yang beredar di media sosial belakangan ini adalah salah satunya. Bahkan si pembuat poster, memberikan ancaman bagi siapa pun yang mengunggah berita tentang Covid-19.

"Fenomena ini tidak hanya terjadi di Yogyakarta, beberapa kota lain juga. Awalnya dari Jawa Timur. Untuk menjadi viral harus seperti itu, harus bombastis dan membuat orang lain penasaran," papar Roni Primanto Hari, Kepala Dinas Kominfo DIY saat dikonfirmasi, Kamis (15/7/2021) siang, melalui sambungan telepon.

Roni memastikan ajakan atau selebaran itu tidak bisa dipertangungjawakan karena bukan berasal dari instansi atau lembaga resmi pemerintah. Jika dicermati, ajakan itu justru kontraproduktif terhadap usaha bersama yang digalang pemerintah untuk mengatasi Covid-19.

"Karena yang kita lawan sesungguhnya adalah berita-berita hoax tentang Covid. Berita-berita hoax inilah yang membuat keresahan, bukan berita yang lain," kata dia.

Roni melanjutkan, berita tentang bagaimana menangani Covid-19, tips isolasi mandiri dan pengobatan Covid yang sesungguhnya masih sangat dibutuhkan masyarakat.

"Sebaliknya, bukan tentang hoaks, misal vaksinasi yang menyebabkan orang meninggal. Hoax seperti ini harus kita lawan dan take down karena tidak benar," tegasnya.

Banyaknya hoaks beredar di masyarakat akhirnya menyebabkan ketakutan. Apalagi beredar secara masif dan sulit untuk dikendalikan. Banyak pengguna menjadikan platform percakapan dengan grup tertutup untuk menyebarkan konten-konten yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Efeknya dapat melemahkan semangat, bahkan dapat merubah cara pandang yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Kita tidak perlu panik, apalagi sampai ketakutan. Kita hanya perlu waspada dan tentu dengan protokol kesehatan," imbuhnya.

Tantangan

Masifnya berita hoaks ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Hal itu memacu Kominfo DIY agar bisa meningkatkan edukasi maupun sosialisasi bagaimana penanganan Covid yang benar.

"Kami juga mohon kepada para pegiat media sosial terutama influencer-influencer yang punya follower banyak itu ikut membantu pemerintah untuk bersama-sama kita mengedukasi masyarakat tentang bagaimana kita harus menghadapi pandemi Covid-19 ini,"ungkapnya.

Sejak awal pandemi, Kominfo DIY terus memberikan edukasi kepada masyarakat luas dan tokoh masyarakat, baik di kelurahan atau pedukuhan. Edukasi dengan peserta terbatas ini memberikan pengetahuan tentang penanganan Covid dan bagaimana caranya bijak ber-media sosial.

Menanggapi penolakan berita Covid-19 tersebut, secara terpisah Pemda DIY meminta warga untuk bisa dalam bersosmed. Ajakan tersebut dinilai merupakan kebebasan dalam berekspresi namun perlu disikapi dari sisi yang berbeda. Sebab pemberitaan atau informasi seputar Covid-19 tidak selalu tentang hal yang negatif.

"Ajakan itu merupakan kebebasan berpendapat, kami hormati," ujar Kepala Bagian Humas Biro UHP Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji.

Menurut Ditya, Pemda memiliki pertimbangan dalam menyampaikan pemberitaan seputar Covid-19. Sebagai pengambil kebijakan, Pemda memiliki kewajiban menginformasikan data-data yang dibutuhkan masyarakat.

"Banyak juga masyarakat yang menunggu data-data [penanganan covid-19]. Ini sebagai keterbukaan informasi kepada publik, kami memiliki kewajiban dalam menyampaikan data-data untuk mendukung kebijakan pemerintah," tandasnya. (*)