PTS se-Indonesia Terancam, Stipram Ingin Keadilan dalam Penerimaan Mahasiswa Baru
Situasi ini dirasakan oleh seluruh PTS di Indonesia yang kini berjuang mempertahankan jumlah mahasiswa baru.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) memperpanjang periode penerimaan mahasiswa baru mengancam kelangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Indonesia.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM), Amin Kiswantoro M Par. “Penerimaan mahasiswa di swasta jelas terdampak. Ini perlu ada pendekatan dengan pemerintah," ungkapnya, Rabu (4/9/2024).
Menurut dia, situasi ini dirasakan oleh seluruh PTS di Indonesia, yang kini berjuang untuk mempertahankan jumlah mahasiswa baru mereka.
Stipram mencatat penurunan jumlah pendaftar dibandingkan tahun lalu. Saat ini, mereka telah menerima sekitar 380 mahasiswa untuk program D3, 380 untuk S1, dan 180 untuk program pascasarjana.
Tetap optimis
Meski demikian, pihaknya tetap optimis dapat menyamai angka penerimaan tahun lalu dengan membuka pendaftaran hingga akhir September.
Dia mengakui, fenomena ini memicu kekhawatiran di kalangan pengelola PTS. "Sayangnya, itu membuat kita kewalahan. Di satu sisi, masa orientasi mahasiswa kan harus di bulan September," sebutnya.
Sebagai respons, HILDIKTIPARI (Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia) berencana melakukan audiensi dengan pemerintah. Mereka akan menyuarakan kebutuhan akan kebijakan yang lebih adil, baik dari segi kuota maupun waktu penerimaan mahasiswa baru.
Stipram mengambil langkah strategis dengan memperluas promosi ke provinsi-provinsi yang sebelumnya kurang terjangkau. Saat ini, kampus itu telah menerima mahasiswa dari 31 provinsi di Indonesia.
Pembagian kue
"Ada beberapa provinsi yang ternyata potensinya lebih naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya," jelas Amin.
Meski menghadapi tantangan, Amin menegaskan pihaknya akan terus berupaya mempertahankan kualitas pendidikan. "Kami berharap ada pembagian 'kue' yang lebih adil antara PTN dan PTS," harapnya.
Inilah pentingnya ada dialog antara pemerintah, PTN dan PTS untuk menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang seimbang dan berkelanjutan di Indonesia. (*)
