Produk Dalam Negeri Didorong Masuk Katalog Elektronik PBJ

KORANBERNAS.ID, PURWOREJO – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus berupaya memastikan belanja pemerintah memprioritaskan Produk Dalam Negeri (PDN) serta Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi (UMKK).

Ini merupakan amanat Presiden RI Joko Widodo sebagai upaya mewujudkan transaksi belanja pemerintah yang pro PDN dan  Pro pelaku UMKK secara cepat, transparan dan efisien untuk pemerataan ekonomi nasional.

Merealisasikan kebijakan tersebut, LKPP menyelenggarakan kegiatan Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan Produk UMKK pada Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah melalui Katalog Elektronik, (25/4/2024), di Rumah makan ABK Purworejo.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pro PDN dan UMKK dapat menggerakkan ekonomi lokal dan nasional, menyerap hingga 2 juta lapangan kerja dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sebesar 1,5 - 1,8 persen, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

"LKPP telah menyediakan “kolam” yakni platform katalog elektronik yang berisi “ikan” berupa kebutuhan barang/jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). Pada platform katalog elektronik, sebanyak 7,5 juta produk telah tayang dengan total nilai transaksi Rp 196,7 triliun. Para pelaku usaha dapat menyediakan “pancing” berupa barang/jasa yang ditayangkan melalui katalog elektronik untuk dapat dibeli oleh pemerintah,” kata Hendi, panggilan akrabnya.

Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setyabudi. (wahyu nur asmani ew/koranbernas.id)

Dia menegaskan melalui Katalog Elektronik metode pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah seperti bertransaksi di toko online/marketplace, memiliki pasar usaha yang luas karena terkoneksi dengan 83 K/L dan 542 Pemda dan memprioritaskan belanja untuk PDN dan UMKK.

Hal ini sejalan dengan prinsip proses PBJ telah memprioritaskan PDN dan produk UMKK, mengedepankan taat azaz dan aturan, memilih produk barang/jasa yang berkualitas dan mendapatkan produk barang/jasa dengan harga yang efisien.

LKPP berharap para pelaku usaha dapat mengembangkan potensi lokal, memiliki izin formal dan tertib administrasi, melakukan peningkatan kualitas dan kapasitas produk, serta konsisten menetapkan harga jual.

Hendi mengingatkan para pelaku usaha agar memiliki sifat ulet, kerja keras dan berkeinginan memajukan usaha dalam negeri. “LKPP terus turun ke lapangan menggandeng para pelaku usaha dapat ikut serta dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Kita harus mengubah kebiasaan kita dari yang semula konvensional menjadi digital. Ayo kita semangat, mari kita  jadikan ini sebagai peluang, jadikan produk kita dibeli pemerintah akhirnya naik kelas, dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” ujarnya.

ARTIKEL LAINNYA: Dukung Percepatan Investasi ke Bisnis dan UMKM, Ekosistem dan Infrastruktur Securities Crowdfunding Perlu Ditingkatkan

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Dion Agasi Setyabudi, mengatakan Presiden Joko Widodo menghendaki  tahun ini sebanyak satu juta UMKK masuk katalog elektronik untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Harapan pembiayaan yang berasal dari APBD dari tingkat pusat sampai daerah, termasuk Kabupaten Purworejo, bisa menjadi daya ungkit untuk pemerataan ekonomi.

"Katalog elektronik merupakan arah untuk pemberdayaan UMKK lokal baik barang/jasa agar bisa dibeli pemerintah. Dengan katalog elektronik merupakan pemberdayaan UMKK lokal, dan juga penyederhanaan pengadaan barang dan jasa," jelas Dion, usai acara.

Legislatif mendorong UMKK di Purworejo masuk katalog elektronik. Sedangkan pemerintah menyediakan kartu kredit untuk memudahkan pembayaran.

"Pemda setiap kali kerja sama kendalanya pada pembayaran akhir,menyulitkan pelaku usaha karena keterbatasan modal. Tahun ini sudah dimulai pembayaran menggunakan kartu kredit, kami sedang mengadakan pembicaraan dengan Bank Jateng untuk menyediakan kartu kredit tersebut," kata dia. (*)