Polri Kembali ke Kemendagri? Ini Kata Mantan Presiden Indonesia Megawati
Sadari apa taruhannya kalau kita abai mengurus bangsa dengan baik dan benar.
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA—Sas sus soal masa depan Polri kembali jadi perbincangan. Adalah Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri yang memperbincangkan kemungkinan Polri masuk kembali ke Kementerian Dalam Negeri.
Putri Presiden RI pertama Ir Soekarno ini, mengeluarkan pernyataan yang mengesankan persetujuannya, apabila Polri dilebur kembali ke Kemendagri.
Hal itu disampaikan Megawati dalam peluncuran buku "Pilpres 2024: Antara Hukum, Etika, dan Pertimbangan Psikologis" karya Todung Mulya Lubis di Jakarta, Kamis (12/12/2024). Acara ini disiarkan secara daring ke 5 kota lain termasuk Yogyakarta.
“Kasus banyak loh ya. Tetapi yang anehnya, nggak ada loh jenderal yang ditangkap, selalu kan kroco yang ditangkap. Iya loh, karena alasannya dia yang melakukan dan itu salah perintah. Kesel saya. Saya kesel, masak seperti itu,” kata Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Menurutnya, jenderal polisi juga harus bertanggung jawab bila ada prajurit Polri yang terjerat kasus hukum. Karena itu, akan menginstruksikan kepada Fraksi PDIP DPR agar menggulirkan wacana pengembalian Polri di bawah Kemendagri.
"Ya terang dong, dia yang jalankan perintah, kalau nggak jalankan perintah diturunkan pangkat. Ini saja saya suruh fraksi, coba sih ingin tahu reaksinya, nanti kalau kayak gini terus, sudah masukin Kemendagri. Seperti apa coba reaksinya,” kata Megawati.
Mega mengaku merasa khawatir dengan masa depan bangsa. Indonesia, katanya, akan selalu berada di jalan kegelapan, apabila tidak ada upaya serius semua pihak untuk menengakkan hukum.
“Apalagi kalau hukum hanya dipakai untuk kekuasaan. Tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tandasnya.
Salah satu penulis buku, Todung Mulya Lubis yang juga menjadi Tim Hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam Pilpres 2024 lalu, mengatakan, tiga buah buku yang diterbitkan ini banyak menyuarakan berbagai bentuk kenyimpangan ataupun pelanggaran hukum, termasuk saat Pilpres 2024.
Todung mengaku, melalui buku-buku ini dirinya ingin semua elemen bangsa bisa belajar menata diri untuk lebih baik ke depannya, dalam rangka supremasi hukum dan menjunjung tinggi demokrasi.
“Pilpres sudah selesai. Kita harus move on. Tapi perlu kita catat, ke depan janganlah kita sekalipun abai dengan kepentingan rakyat. Kita jelas butuh government, tapi kita juga perlu governance. Jangan lupa, kita menghadapi tantangan global. Urusan kita bukan sebatas urusan domestik,” katanya.
Sebagai bangsa, Indonesia kata Todung harus berani mengkaji dan terus bersikap kritis, termasuk ke pemerintah. Menjadi tugas semua pihak untuk memastikan perjalanan bangsa dan negara ke depan semakin baik.
“Dengan hati yang tulus, saya berharap buku ini bisa menjadi rujukan dan bahan ajar bagi kita semua. Harus kita sadari apa taruhannya kalau kita abai mengurus bangsa dengan baik dan benar. Kita semua musti sadar pentingnya supremasi hukum, patuh konstitusi, sadar soal keadilan sosial dan pentingnya menjaga demokrasi,” pungkasnya. (*)
