Pengembangan Kampus UNS di Kebumen Memunculkan Pro-Kontra

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN — Rencana Pemkab Kebumen menyerahkan lahan bekas Rumah Sakit dr Soedirman (RSDS) Kebumen di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen untuk pengembangan kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kebumen, menimbulkan pro kontra di kalangan akademisi. Setidaknya ada dua pendapat yang berbeda menanggapi rencana itu.

Dr Teguh Purnomo SH MKN MHum, pengajar di beberapa perguruan tinggi swasta (PTS) di Jateng dan DIY, kepada koranbernas.id, Jumat (4/9/2020), berpendapat kebijakan Pemkab Kebumen mendukung pengembangan kampus UNS dengan bantuan bekas RSDS Kebumen untuk pengembangan kampus UNS, harus didukung segenap komponen masyarakat. Keberadaan perguruan tinggi negeri, apalagi kelas nasional, akan berdampak positip bagi kinerja pemerintah lokal dan masyarakat secara luas.

Oleh karena itu, adanya pihak yang menolak pengembangan kampus yang berinduk di Solo itu, menjadi tidak masuk akal dan mengurangi hak masyarakat akan pendidikan, pengabdian perguruan tinggi yang baik.

Selain itu juga menghilangkan potensi ekonomi bagi masyarakat di sekitar kampus di kelurahan Panjer, khususnya warga penyedia jasa kos-kosan, usaha warung makan, laundry, fotokopi dan dan ojek.

Pengembangan suatu perguruan tinggi negeri, menurut Teguh Purnomo, justru mendinamisir pembangunan di daerah, karena perguruan tinggi banyak melakukan pengabdian masyarakat. Terlebih, universitas nasional sekelas UNS yang memiliki banyak jurusan keilmuan, pasti mendinamisir kinerja Pemkab.

"Alasan pendapat beberapa tokoh yang menengarai akan ada klaster kemiskinan baru di kalangan dosen dan karyawan di perguruan swasta Kebumen, saya kira alasan yang mengada-ada,” kata Teguh.

Teguh menambahkan, yang perlu ditingkatkan adalah mutu para dosen PTS di Kebumen agar dapat bersaing dan dapat mengajar di beberapa perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi di luar Kebumen. Masyarakat harus diberi pilihan, akan menyekolahkan anaknya di sekolah yang mereka anggap kualitasnya lebih baik dan mempunyai daya saing dalam pangsa kerja, bukan malah ditutupi dan terpaksa masuk kampus yang sudah ada.

Sedangkan Rektor IAINU Kebumen, Dr Imam Satibi, mengatakan sebelumnya beberapa perguruan tinggi swasta di Kebumen pernah berinisiatif menyewa sebagian fasilitas RSDS untuk tempat sementara kampus. Akhirya harapan itu tidak terwujud dengan alasan standar harga sewa sudah tinggi di Kebumen sehingga dikhawatirkan PTS tidak mampu membayar.

Menurut Imam Satibi, kebijakan Pemkab Kebumen bertentangan dengan amanat regulasi pendidikan untuk tidak bersikap diskriminatif. Kecuali kalau Pemkab mau membuat PTN tersendiri secara mandiri, tidak hanya bagian pengembangan kampus PTN.

Jika kepentingan daerah hanya mempertimbangkan ekonomi sekitar, seharusya juga mempertimbangkan klaster PTS yang sudah eksis. Jangan sampai justru berdampak pada mematikan ekonomi yang sudah ada.

Jumlah PTS di Kebumen tergolong tidak sedikit untuk ukuran Kebumen, diantaranya IAINU, STIE, STIKES, POLDA, STTM, STIS dan AMIK PGRI.

“Menurut saya, semua adalah aset yang telah memiliki andil besar pada daerah,“ kata Imam Satibi. (*)