Penataan Kota Wonosari Kembali Diprotes, Warga Boyong Keranda ke Alun-alun
KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL – Rencana Pemkab Gunungkidul menata kawasan Kota Wonosari, kembali menuai protes. Setelah DPRD setempat tidak bertanggung jawab terhadap rencana bupati itu, kali ini puluhan warga tergabung dalam Aliansi Rakyat Gunungkidul (ARG) melakukan aksi turun ke jalan dengan memboyong keranda, di Alun-alun Wonosari, Selasa (27/9/2022).
Menurut koordinator aksi, Ervan Bambang Darmanto, keranda ini jadi simbol protes warga terkait proyek pembangunan monumen Tobong Gamping, di Bundaran Siyono, Playen.
"Kami menuntut Pemkab Gunungkidul tidak mengganti ikon Patung Pengendang dengan Tobong Gamping," kata Ervan dengan lantang.
Diakui, aksi turun ke jalan ini terpaksa dilakukan. Sebab pihaknya sempat melayangkan aspirasi ke DPRD. Namun, menurut Ervan aspirasi tersebut tidak digubris oleh Pemkab Gunungkidul.
Dia juga mengklaim sejak awal sudah banyak penolakan dari warga Gunungkidul terkait proyek tersebut. "Kami sudah menyampaikan aspirasi lewat cara yang benar dan etis, namun tetap tidak didengarkan sehingga aksi ini terpaksa dilakukan," jelasnya.
Ervan menilai, kehadiran Tobong Gamping justru akan mencoreng citra Gunungkidul yang saat ini sudah terbangun dengan baik.
Sebab Tobong Gamping berkaitan dengan kegiatan eksploitasi sumber alam, berupa tambang batu kapur. Aksi ini akan terus dilakukan hingga keinginan mereka didengarkan. Keranda yang dibawa kini diletakkan di pelataran Alun-alun Wonosari.
Sebelumnya, DPRD Gunungkidul mengaku tidak tahu menahu, sebab selama ini tidak ada koordinasi atau pembahasan mengenai penataan wajah kota khususnya dibangunnya Tugu Tobong Gamping di simpang empat Siyono Kapanewon Playen, dan menggantikan Patung Kendang yang selama ini sudah ada.
"Kami akan menggunakan hak interpelasi untuk menanyakan bagaimana kebijakan bupati kok bisa seperti itu," kata Suharno, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul pada wartawan Minggu (25/9/2022).
Menurutnya, selama perencanaan hingga detik-detik terakhir penataan wajah kota akan direalisasikan, tidak ada koordinasi atau pembahasan antara pemerintah dalam ini bupati dengan anggota dewan.
Menurut Suharno, pihaknya melalui ketua DPRD beberapa waktu lalu telah mengirim surat ke bupati terkait rencana pembangunan tugu tobong gamping tersebut. Namun, hingga saat ini bupati tidak mengirimkan tanggapan atas hal tersebut.
Di dalam rapat paripurna beberapa hari lalu, dewan juga menyampaikan program penataan wajah kota dan pembangunan tugu tobong gamping menjadi tanggung jawab bupati.
"DPRD tidak bertanggung jawab. Karena sejak awal tidak ada rembugan sama sekali. Kami rasa jika tugu tobong gamping berukuran besar pasti mengganggu lalu lintas dan itu tidak relevan untuk Gunungkidul," ujarnya.
Suharno mengakui, dirinya dulu pelaku tobong gamping. "Saya dulu punya usaha tobong gamping pertama kali di desa kami. Saya dulu dinilai merusak alam, membuat polusi udara, sehingga didemo warga agar berhenti. La kok sekarang tobong gamping malah dijadikan ikon daerah," tegas politisi Partai Nasdem tersebut.
Seharusnya, suara rakyat harus didengar. Karena tidak sedikit masyarakat yang melakukan penolakan atas rencana dibangunnya tobong gamping di tengah jalur utama Wonosari - Yogya tersebut. (*)