Minggu, 06 Des 2020,


penanggulangan-kemiskinan-dan-pengangguran-prioritas-pembangunan-2021Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz menyampaikan pokok-pokok Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kebumen tahun 2021. (Humas Pemkab Kebumen)


nanang

Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Prioritas Pembangunan 2021


SHARE

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN – Bupati Kebumen, KH Yazid Mahfudz, mengajukan pokok-pokok ikiran Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RA RKPD) tahun 2021 bertajuk “Pengembangan Perekonomian Daerah Menuju Agrobisnis bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan.“

Ada lima prioritas, yakni pengembangan perekonomian daerah, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar, peningkatan daya saing dengan penyediaan infrastruktur daerah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.


Baca Lainnya :

Masalah itu dikemukakan Bupati Kebumen KH Yazid Mahfudz pada Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RA-RKP ) Kebumen tahun 2021, Senin (20/1/2020). Konsultasi publik RA–RKPD Kebumen 2021 dihadiri Ketua DPRD Kebumen Sarimun, dan Sekretaris Daerah Kebumen H Ahmad Ujang Sugiono, SH.

Menurut Yazid, berdasarkan evaluasi pencapaian Index Kinerja Umum (IKU) Daerah sampai dengan tahun 2019 menunjukkan dari total 26 IKU Daerah, 24 diantaranya telah mencapai target. Sedangkan 2 IKU Daerah lainnya belum tercapai. Yaitu pertumbuhan ekonomi, serta prosentase PNS dan pegawai BUMD yang menyalurkan zakatnya melalui kelembagaan Baznas.


Baca Lainnya :

Kinerja pencapaian IKU Perangkat Daerah dari total 103 IKU Perangkat Daerah menunjukkan ada 68 IKU telah tercapai, 18 IKU akan tercapai. Kemudian, 12 IKU masih perlu upaya keras dalam pencapaiannya serta 5 IKU yang menjadi kewenangan Provinsi.

"Terkait dengan IKU yang belum tercapai, saya minta seluruh kepala perangkat daerah agar memprioritaskan program/kegiatannya pada 2021," kata Yazid.

Kabupaten Kebumen berada pada peringkat pertama angka kemiskinan di Jawa Tengah. Yazid berharap hal ini menjadi perhatian serius dari segenap Kepala Perangkat Daerah. Prinsip kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin, dan disisi lain berusaha meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

"Kita harus melakukan sinkronisasi penyepakatan data dasar sasaran program penanggulangan kemiskinan, “ kata Yazid.

Optimalisasi koordinasi kelembagaan yang terkait dengan intervensi kemiskinan dari sisi makro yaitu pengendalian harga dan kemudahan akses keuangan.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kebumen, Pudji Rahayu, mengatakan konsultasi publik merupakan bagian dari tahapan penyusunan RKPD 2021. Setelah tahapan konsultasi publik, proses selanjutnya adalah pembahasan di Musrenbang Kewilayahan.

“Dokumen Rancangan awal RKPD 2021 ini diharapkan bisa mendapatkan masukan dari elemen masyarakat,“ kata Puji Rahayu. (eru)


TAGS:

SHARE
'

BERITA TERKAIT

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Tulis Komentar disini