Pemilih Pilkada saat Pandemi Meningkat

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan pilkada 9 Desember 2020 lalu berjalan dengan sukses dan lancar. Mahfud mengatakan segala prediksi akan munculnya klaster baru penyebaran Covid-19 atau klaster pilkada akan terjadi usai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut.

Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, kekhawatiran  beberapa pihak akan naiknya kasus Covid-19 akibat pilkada dan menimbulkan klaster baru pun sampai saat ini juga tidak terbukti. Bahkan dalam proyeksi, hitungan kasus Covid-19 yang mencapai angka 3,2 juta pada Januari 2021 mendatang pun kemungkinan juga tidak akan terjadi.

"Sebelumnya, kami mendapatkan masukan untuk pilkada ditunda, dan [jika ditunda] belum tahu ditunda sampai kapan. Bahkan, ada yang menghitung secara matematika, penularan Covid-19 jika dilaksanakan Pilkada bisa mencapai 3.200.000 orang akan tertular," kata Mahfud kepada wartawan usai menghadiri Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Hotel Melia Purosani, Yogyakarta, Senin (14/12/2020).

Sejauh ini, lanjut Mahfud, belum ada laporan adanya klaster Corona dari Pilkada 2020. Menurutnya, belum ada kasus bahwa kerumunan pilkada itu menjadi klaster baru.

"Hingga hari ini belum ada klaster yang tertular dari kerumunan pilkada. Kalau diproyeksi ke Januari atau 15 hari lagi, rata-rata 7 ribu sehari itu baru kira-kira akan 800 ribu tidak akan sampai 3,2 juta," imbuhnya.

Meski demikian pemerintah berterimakasih atas semua prediksi dan masukan atas penyelenggaraan pilkada serentak. Dari masukan-masukan tersebut, maka pemerintah bisa meramu formula dan membuat sebuah sistem pelaksanaan pilkada yang berlandaskan penerapan pencegahan penularan Covid-19 di Indonesia.

"Saya terima kasih atas peringatannya. Apakah Covid masih ada? Masih. Tetapi itu sama saja yang di luar pilkada atau tidak, yang penduduknya lebih banyak yang harus lalu lintasnya lebih banyak kasus pilkada," ujar Mahfud.

Justru pilkada di tengah-tengah pandemi kali ini partisipasi masyarakat masih dinilai tinggi yaitu mencapai 75,83 persen. "Jika dibanding dengan pilkada serentak tahun 2015 partisipasi masyarakat 69,02 persen dan diprediksi turun 50 persen. Tetapi pada Pilkada 2020 naik ke angka 73,83 persen," kata dia.

"Tingkat partisipasi, alhamdulillah, partisipasi kita Pilkada 2015 adalah 69,02 persen. Dikatakan, kalau ada pilkada ini turun menjadi 50, sekarang naik menjadi 75,83 persen," ujar Mahfud.

Angka kenaikan ini, lanjut Mahfud, bahkan lebih tinggi dari Pemilu tertinggi di Amerika, sebanyak 69 persen pada 2016, sementara penyelenggaraan pilkada kemarin bisa melampaui dengan 75,83 persen. Dengan prosentase kenaikan hampir 7 persen.

"Jika dibanding dengan pilkada serentak tahun 2015 partisipasi masyarakat 69,02 persen dan awalnya diprediksi akan mengalami turun 50 persen. Tetapi pada pilkada 2020 justru naik ke angka 73,83 persen," kata dia.

Mahfud melanjutkan, pihaknya bersepakat dengan KPU, Bawaslu, Forkopimda untuk terus bekerja sampai proses rekapitulasi suara selesai. Dia juga berterima kasih kepada organisasi masyarakat (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang secara objektif telah mensyukuri suksesnya Pilkada.

"Kalau ada yang mau ke Mahkamah Konstitusi (MK) dipersilakan," ujarnya.

Sementara Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan proses pilkada yang paling kritis sudah berhasil dilalui. Penyelenggaraan pilkada di Indonesia yang masuk dua terbesar di dunia  berlangsung cukup baik.

"Ini karena ketegasan para petugas bisa mencegah kerumunan dan membuat ritme TPS bisa konstan," ungkapnya.

Pilkada kali ni diharapkan bisa menjadi model dalam penyelenggaraan pilkada lainnya, termasuk negara lain. Indonesia dinilai cukup berhasil dalam melaksanakan agenda yang sangat kolosal.

Tito Melanjutkan, Sinergi dan koordinasi yang baik dari tingkat pusat maupun daerah. Dukungan bapak presiden juga sangat berpengaruh, kemudian juga menkopolhukam yang mengkoordinasi secara langsung dalam monitoring langsung.

"Semua pihak penyelenggara, para pengaman dan pemerintah pusat dan daerah, terutama di daerah dan partai politik sehingga kepatuhan bisa terjadi, termasuk tingkat partisipasi," tandasnya.(*)