Pemda Perlu Langkah Cepat Perkuat Cadangan Anggaran

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA—Pemerintah Daerah DIY, perlu melakukan langkah cepat dan taktis guna memperkuat penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Selain koordinasi lintas stakeholder, langkah cepat juga harus dilakukan untuk memperkuat cadangan dana yang sangat diperlukan untuk mendukung penanganan.

Peneliti Inspect, Ahmad Ma’ruf, SE, M.Si mengatakan, potensi dampak negatif dari covid-19 bagi perekonomian DIY khususnya pada sektor industri, pariwisata, perdagangan dan jasa sangat serius. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengatakan, tingkat hunian hotel turun hingga 20 persen. Tercatat, rata-rata tingkat okupansi hotel di DIY hanya sebesar 20 persen - 40 persen. Artinya, ada penurunan okupansi 17 persen-20 persen.

Menurunnya tamu hotel, otomatis juga akan berpengaruh terhadap bisnis-bisnis lain yang terkait. “Sektor pariwisata DIY memiliki rantai nilai yang panjang, termasuk dalam penyerapan tenaga kerja, UKM dan lain sebagainya. Secara makro, diproyeksikan oleh BI, bahwa ekonomi DIY akan terkoreksi minus 2,2 persen dari target,” kata Ma’ruf, Kamis (18/3/2020)..

Untuk mengantisipasi dampak serius dari wabah corona, Ma’ruf berpendapat, Pemda DIY bisa segera melakukan revisi terhadap APBD. Revisi dimaksudkan agar program bisa lebih fokus pada langkah menanggulangi Covid-19.

“Pemda DIY memiliki dana cadangan 14,8 miliar. Dengan revisi APBD, dana cadangan bisa diperkuat. Dengan demikian, Pemda DIY dapat meningkatkan fasilitas kesehatan di rumah sakit daerah serta kampanye untuk pencegahan penyebaran virus corona. Selain itu, aturan ini juga untuk meningkatkan daya tahan ekonomi masyarakat yang rentan atau masuk ke dalam kategori belum mampu,” katanya.

Kerja Simultan

Mengingat dampak dari wabah virus corona ini meluas bukan hanya menyangkut aspek kesehatan, tapi juga membawa pengaruh ke aspek sosial ekonomi masyarakat, maka Pemda DIY dan pemangku kepentingan, kata Ahmad Ma’ruf, perlu bekerja secara cepat dan simultan. Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dan kunci, agar penanganan bisa berjalan lebih tepat, cepat dan efektif serta efisien.

Dari aspek kesehatan misalnya, pemerintah perlu memperhatikan bukan saja kesiapan dan kecukupan tenaga-tenaga kesehatan yang menjadi ujung tombak penanganan serta ketersediaan peralatan, tapi juga kecukupan fasilitas kesehatan.

Sedangkan dari aspek sosial ekonomi, perlu pemikiran dan identifikasi serius, untuk memetakan dampak sosial dan ekonomi dari pandemi ini. Terutama menyangkut kesejahteraan dari kelompok masyarakat kebanyakan yang pasti akan terganggu serta pemikiran untuk pemulihan sektor perekonomian secara umum.

“Yang paling nampak untuk saat ini, adalah bagaimana penanganan untuk pembiayaan kesehatan bagi pasien kategori OPD dan PDP. Karena itu kan tidak ditanggung BPJS Kesehatan maupun pemerintah pusat. Mungkin perlu dipertimbangkan subsidi. Tapi subsidi yang menyesuaikan dengan kemampuan fiskal,” kata Presidium Lingkar Akademisi Reformis Indonesia ini.

Terkait dengan panic buying yang terjadi di masyarakat, Ahmad Ma’ruf menilai hal itu terjadi lantaran belum adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap upaya bersama mengatasi persoalan ini.Sehingga menurutnya, Pemda DIY dan kabupaten kota, perlu bahu membahu untuk memastikan kecukupan suplai bahan kebutuhan pokok di pasar.

Langkah ini harus dibarengi dengan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi ke publik hingga tingkat atau level pedusunan, agar warga memahami dengan benar covid-19, cara pencegahan dan peran-peran yang bisa dilakukan warga untuk mengatasinya secara bersama-sama.

“Pemda bisa melibatkan semua potensi SDM internal maupun komunitas relawan, komunitas keagamaan, hingga TNI dan Polri. Untuk operasional dan pembiayaan, Pemda juga bvisa menggandeng BUMN, BUMD dan kalangan swasta guna memanfaatkan program CSR misalnya,” pungkas Ma’ruf. (*/SM)