Pemda DIY Siap Terapkan Pancamulia

KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA -- Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X dan Paku Alam X baru saja ditetapkan kembali sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur (wagub) DIY masa jabatan 2022-2027. Penetapan dilakukan DPRD DIY di Kantor DPRD DIY, Selasa (9/8/2022).

Sebelum ditetapkan, Sri Sultan menyampaikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) pada 2022-2027 kepada DPRD DIY di Kantor DPRD DIY, Senin (08/08/2022). Dalam kesempatan itu, Sultan menyampaikan, Pemda DIY akan menerapkan Pancamulia atau lima kemuliaan sebagai visi RPJMD selama lima tahun kedepan. 

Pancamulia ini dikembangkan dalam rangka merealisasikan Abad Samudra Hindia untuk kemuliaan martabat masyarakat Yogyakarta. Pemda DIY mewujudkan Pancamulia dalam program RPJM DIY pada 2025-2027 melalui tiga hal menjadi prioritas perhatian seperti pemberdayaan kawasan selatan, reformasi kalurahan serta pengembangan budaya inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

"Dipilihnya kawasan selatan sebagai prioritas pembangunan yogyakarta dalam lima tahun kedepan karena wilayah bagian selatan kulon progo, bantul dan gunung kidul merupakan wilayah yang masih memiliki angka kemiskinan yanhg relatif tinggi dibandingkan wilayah tengah dan utara yakni kota yogyakarta dan sleman," ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, angka kemiskinan di Kulon Progo saat ini masih di angka 18,38 persen. Di Bantul 14,04 persen dan Gunung Kidul sebesar 17,67 persen. Sedangkan di Kota Yogyakarta tercatat masih ada 7,69 persen penduduk miskin dan Sleman 8,64 persen.

Kawasan Selatan juga memiliki kekhususan teritorial yang tercermin dari bentang alam, budaya, mata pencaharian warga, keunikan, kearifan serta kecerdasan lokal. Karenanya kekhususan teritorial tersebut akan dikembangkan sebagai modal sekaligus model pembangunan kawasan lain Yogyakarta dalam rangka menurunkan angka kemiskinan sehingga pembangunan bisa dilakukan secara menyeluruh di kawasan selatan, tengah dan utara.

Reformasi Kalurahan Jawab Persoalan

Pemda DIY mengembangkan strategi bagi pembangunan dan perubahan-perubahan selama lima tahun ke depan sebagai upaya reformasi Kalurahan. Reformasi ini penting karena perubahan zaman membuat situasi, kondisi, tantangan, permasalahan, sekaligus peluang-peluang menjadi sangat kompleks, luas, saling mengkait, dan memiliki kedalaman permasalahan sampai pada tingkat komunitas bahkan individu. 
 
Perubahan-perubahan besar pada tata sosial, tata budaya, tata ekonomi, dan bahkan tata ruang kehidupan dan penghidupan masyarakat Yogyakarta menyadarkan bila solusi-solusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan telah sangat mendesak dibutuhkan oleh Yogyakarta untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Lembaga Kalurahan sebagai ujung hirarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat. Kalurahan menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan modal sekaligus model bagi upaya Yogyakarta untuk menjawab kompleksitas dan kedalaman permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Yogyakarta. 

Lembaga Kalurahan akan menjadi ujung depan bagi upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan warga. Karenanya kalurahan harus memiliki kewenangan, kapasitas dan keluwesan yang luas
dalam membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada diatasnya, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, lembaga-lembaga swasta, dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dalam maupun di luar wilayah Yogyakarta, dalam rangka mewujudkan Pancamulia Manusia Jogja. 

"Silang lembaga dan silang wilayah, akan menjadi domain kerja lembaga kalurahan," tandasnya.

Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi

Program ketiga yang difokuskan Pemda DIY adalah pengembangan teknologi informasi dan budaya inovasi. Pemda DIY mempercepat transformasi spasial kawasan selatan serta transformasi kelembagaan kalurahan dilakukan dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. 

Diantaranya mencakup penyediaan infrastruktur informasi, sistem informasi desa menuju Smart Kalurahan atau Kalurahan Cerdas. Selain itu pengembangan sistem tata kelola dan pengolahan lahan berbasis teknologi informasi.

"Juga sistem deteksi dini permasalahan-permasalahan alam dan sosial yang dihadapi warga," jelasnya.

Pengembangan Blue Economy

Posisi Yogyakarta yang memangku Samudera Hindia memungkinkan propinsi ini mengembangkan Blue Economy, Collaboration and Global Governance serta The Maritim Silk Road. Ruang pengembangan kehidupan bersama secara berkelanjutan diterapkan, termasuk di dalamnya melalui pengelolaan aset kelautan, mobilisasi intensif dan investasi, perluasan kawasan lindung laut, pengumpulan data, pengembangan pariwisata, dan bangkit kembali dari pandemi Covid-19. 

Blue Economy bisa diwujudkan dalam penangkapan ikan, bioteknologi, mineral, pendidikan dan pelatihan, pariwisata bahari, perdagangan serta  teknologi kelautan. Samudera Hindia diletakkan sebagai ruang hidup-kehidupan-penghidupan baru bagi masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya, baik pada masa kini maupun di masa depan.

Dalam penerapan Collaboration and Global Governance, kerjasama dilakukan untuk meningkatkan perlindungan sumberdaya Samudera Hindia. Hal ini diwujudkan dalam pengaturantata kelola penangkapan ikan, pencemaran samudera, mitigasi perubahan iklim, dan permasalahan yang menyangkut isu sistemik. 

Sedangkan The Maritime Silk Road atau jalur Sutera Maritim dijadikan kekuatan penting kekuasaan politik dan ekonomi. Terdapat tiga arteri utama yang masuk di dalam program tersebut seperti arteri yang menghubungkan China dengan Eropa melalui Laut China Selatan, Sumatra Hindia, Laut Mediterania, dan menuju Atlantik. 

Selain itu arteri yang menghubungkan China dengan Australia dan Selandia Baru melalui Laut China Selatan, dan melewati perairan sekitar Indonesia. Arteri yang membentang melalui Samudra Arktik, melewati sepanjang pantai utara Rusia untuk terhubung dengan wilayah Nordik dan bagian lain Eropa melewati Kanada.

Arah Strategi Pembangunan 2022-2027

Sultan menambahkan, arah pembangunan bidang-bidang strategis yang sangat diperlukan DIY pada 2022-2027. Dalam bidang ekonomi, Dalam bidang ekonomi, Pemda DIY memastikan pemenuhan barang publik yang menjadikan masyarakat lebih sehat, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih dama.

Selain itu mengembangkan infrastruktur yang menjamin masyarakat dapat beraktifitas selaras dengan kebutuhannya, sehingga dengan berbagai keterbatasannya mampu mengakses sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung.

Mengembangkan supra struktur, baik berupa pranata sosial, regulasi, maupun pranata budaya, yang menjamin kepastian hukum dan kepastian masyarakat untuk diperlakukan secara adil dalam mengakses sumberdaya ekonomi. Meningkatkan akses peluang dan kesempatan masyarakat untuk mengakses pendidikan formal maupun non formal, dalam rangka memutus rantai kemiskinan.

Meningkatkan pemberdayaan dan peluang masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi serta meningkatkan ketahanan ekonomi lokal yang selaras dengan indikator kinerja ekonomi makro. DIY juga meningkatkan pemerataan infrastruktur serta suprastruktur pembangunan baik antar kelompok pendapatan maupun antar wilayah khususnya bagi wilayah-wilayah pinggir dan perbatasan.

"Meningkatkan akses dan pemanfaatan infrastruktur teknologi bagi masyarakat kelas bawah," jelasnya.

Dalam bidang pariwisata, Pemda mengoptimalkan sinergi pariwisata dengan budaya, pendidikan, dan ekonomi kreatif untuk menghasilkan produk wisata berbasis budaya yang kreatif dan inovatif. Selain itu mengoptimalkan pengembangan ekosistem kepariwisataan yang melibatkan wilayah selatan dan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta meningkatkan resiliensi desa wisata dan mempercepat digitalisasi sektor pariwisata.

Pemda juga meningkatkan kompetensi SDM dan standar usaha pariwisata. Selain itu menguatkan kelembagaan desa wisata dan tata kelola industri pariwisata.

Di sektor kebudayaan, Pemda mengembangkan Kebudayaan Among Tani Dagang Layar. Program ini harus mampu menjadi sumber daya untuk meningkatkan kualitas SDM serta menghapus kemiskinan dan kesenjangan tanpa merusak alam. Kebudayaan Among Tani Dagang Layar harus mampu menjadi arahan, model dan inspirasi dalam menyiapkan pranata Reformasi Kalurahan.

"Mengembangkan ekosistem kebudayaan Among Tani Dagang Layar yang tanggap dan kritis memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi," paparnya.

Di bidang sosial, Pemda eningkatkan modal sosial, identitas, dan kebahagiaan, melalui pengembangan kapasitas kalurahan dan organisasi warga, serta meningkatkan literasi dan kearifan dalam menggunakan media sosial. 

Selain itu meningkatkan kerukunan dan toleransi melalui keteladanan, pendidikan, keterbukaan, serta berbagai rembug warga, serta meningkatkan literasi dan kearifan warga dalam menggunakan media sosial. Juga menguatkan kepribadian, inovasi, penguasaan teknologi informasi, serta kemampuan kompetisi, melalui pendidikan dan berbagai program pelatihan.

Sedangkan di bidang pendidikan, Pemda memastikan tersusunnya batasan, kriteria, pendidikan khas ke-jogja-an serta meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Selain itu meningkatkan peringkat DIY atas hasil PISA (Programme for International Student Assessment) dan memastikan tercapainya tujuan pengelolaan/penyelenggaraan pendidikan dalam Perda DIY No 5 Tahun 2011 (tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya).

Di sektor lingkungan hidup, Pemda melakukan konservasi kawasan-kawasan khusus, mencakup Gunung Merapi National GeoPark dan Daerah Aliran Sungai, melalui berbagai program kolaborasi multi-pihak. Selain itu mengendalikan pencemaran lingkungan termasuk air, tanah dan udara, khususnya di kawasan urban, melalui penegakan hukum dan pelibatan masyarakat.

Memastikan pembangunan rendah karbon di berbagai aspek pembangunan serta mengurangi resiko bencana melalui kolaborasi berbagai pihak. Selain itu meningkatkan mitigasi dan adaptasi terhadap
bencana melalui peningkatan kapasitas dan keterlibatan semua pihak.

Di bidang Tata Pemerintahan, Pemda membangun pola hubungan yang baru antara pemerintah Kalurahan dan warga melalui penyesuaian tata kelembagaan desa dan membangun kultur organisasi yang baru. Selain itu melahirkan kebijakan dan pelayanan publik yang berwawasan inklusi, bersih dan berkelanjutan dan menerapkan pendekatan Open Governance dalam perencanaan dan pengelolaan penganggaran Dana Keistimewaan dan Dana Desa.

"Meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan sinergi antar lembaga Pemerintah dalam pengelolaan data yang dapat dipercaya," jelasnya.(adv)