Pemda DIY Cari Tanah 5 Hektar untuk Sekolah Rakyat
DIY sudah terbiasa dengan efisiensi, sehingga kebijakan ini tidak terlalu berdampak signifikan.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) terus melakukan akselerasi program prioritas meskipun harus beradaptasi dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono menyampaikan beberapa program strategis akan tetap dijalankan dengan penyesuaian guna memastikan pelayanan publik tetap optimal.
Salah satu program utama yang sedang dipercepat adalah pendirian Sekolah Rakyat untuk masyarakat kurang beruntung.
"Sekolah ini akan memberikan kesempatan luas bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan gratis dengan sistem asrama yang bersifat wajib. Saat ini, kami tengah mencari lokasi (tanah) yang memadai dengan luas sekitar 5 hektar," ujar Beny Suharsono, Selasa (17/3/2025).
Lahan yang tepat
Program ini akan berdampak pada semua jenjang pendidikan, baik SMK maupun SMA, sehingga diperlukan strategi pemanfaatan lahan yang tepat.
Selain itu, Pemda DIY juga mempersiapkan Koperasi Merah Putih arahan Presiden di tengah program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak sekolah. Saat ini, program tersebut baru berjalan di 17 SPPG dan masih memiliki cakupan yang terbatas.
"Sebagian besar sekolah yang membutuhkan berada di kabupaten, mencakup PAUD, SD dan SMP, sehingga perlu percepatan agar program ini bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat," lanjutnya.
Di bidang kesehatan, lanjut Sekda, Pemda DIY juga mengakselerasi program pemeriksaan kesehatan gratis yang menyasar seluruh lapisan masyarakat. Namun, tantangan utama adalah menjaga percepatan program di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Mencapai target
"Kita sudah terbiasa berlari dengan kecepatan 100 km per jam, saat ini dengan kecepatan yang sama tetapi suplai pendukungnya dikurangi. Maka, kita harus bisa menyesuaikan strategi agar tetap mencapai target," jelas Sekda.
Sebagai bagian dari penyesuaian, Pemda DIY menunda beberapa kegiatan seremonial besar kecuali acara yang bersumber dari pemerintah pusat termasuk perjalanan dinas.
"DIY sudah terbiasa dengan efisiensi, sehingga kebijakan ini tidak terlalu berdampak signifikan. Anggaran yang tersedia akan lebih difokuskan untuk peningkatan sarana dan prasarana," ungkapnya.
Dampak dari kebijakan ini juga terasa pada sektor infrastruktur, di mana beberapa proyek perbaikan jalan mengalami penundaan.
Bagian strategi
"Pelayanan publik yang terkait dengan infrastruktur memang terdampak, tetapi kami memastikan bahwa ini adalah bagian dari strategi agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal," katanya.
Meski menghadapi tantangan efisiensi anggaran, Pemda DIY tetap berkomitmen menjalankan program prioritas dengan menyesuaikan strategi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. (*)
