Menakar Ide Koalisi Permanen

PADA pertemuan dengan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) Jumat lalu, Presiden Prabowo melontarkan ide untuk membentuk koalisi permanen. Seperti kita ketahui bersama, secara teoretikal politik, model koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial, melainkan dalam sistem parlementer. Tapi untuk menyederhanakan bahasan, diksi koalisi di sini merujuk pada model kerja sama politik di antara beberapa partai politik dalam menopang pemerintahan. Ide koalisi permanen ini menyeruak di antara berbagai kebijakan Presiden Prabowo yang menjadi sorotan publik. Apa yang menjadi latar belakang ide ini?

Jika kita mencermati secara saksama dalam periode sangat awal (early period of governance) pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menampilkan suatu karakteristik politik yang khas sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yakni ide-ide politik yang orisinil, empirik, dan menjadi unique point (baca; kekhasan) dari Presiden Prabowo yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya. Beberapa ide-ide politik itu ada yang menuai dukungan, tak jarang juga mendatangkan kontroversi. Sebut saja ide untuk menggelar Pemilu secara representatif melalui parlemen demi menekan biaya elektoral, denda damai koruptor, hukum koruptor 50 tahun, bahkan di tataran internasional sewaktu beliau menjabat sebagai Menhan RI, ia maju ke depan   gelanggang internasional dengan menyodorkan proposal damai untuk Rusia dan Ukraina, walaupun ditolak secara mentah-mentah oleh Zelensky karena dianggap pro-Putin (ingat; pada waktu itu tidak ada satupun pemimpin negara yang melakukan hal yang serupa dengan Prabowo). Baru-baru ini, ide politik orisinal kembali Presiden Prabowo lontarkan terkait upaya untuk membentuk koalisi permanen di pemerintahannya.

Karakteristik politik

Bagi kami, cukup penting untuk menganalisis produksi kebijakan dengan menggunakan faktor idiosinkratik (metode berfikir dalam intelijen strategis dengan mengelaborasi pola pikir seseorang berdasarkan latar belakang yang melekat), meskipun ada pisau analisis lain seperti formulasi kebijakan publik (mapping-input- formulasi-eksekusi-monitoring-evaluasi-reset/continue) dan  logika  politik (memperoleh dan mempertahankan kekuasaan). Presiden Prabowo punya karakter ingin menonjol (super alpha man) dan selalu ingin menampilkan sesuatu yang berbeda. Ide-ide sering ia lontarkan secara spontan, produk dari akumulasi pengetahuan melalui buku dan proses empirik yang ia jalani. Jika kita tarik jauh ke belakang, organisasi Kopassus mengalami ketidaklaziman-ketidaklaziman selama ia memimpin. Sebut saja pelebaran fungsi Kopassus dengan adanya Grup-4 di luar fungsi pendidikan, anti-teror, intelijen, dan para komando. Penamaan Tim Mawar, tim yang ia pimpin pada masa pergolakan reformasi, juga berada di luar kelaziman penamaan militer yang biasa memakai bahasa sansekerta seperti Nanggala, Tribuana, atau nama-nama unggas seperti Rajawali, Maleo, atau Cendrawasih. Sampai di sini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa Prabowo adalah figur yang menonjol dan selalu ingin berbeda (need to be difference).

Dimensi politik

Bagaimana membaca ide koalisi permanen yang Presiden Prabowo lontarkan? Ide tersebut dilontarkan di hadapan partai politik pendukungnya, sebut saja KIM Plus. Tentu saja dimensi politik menjadi dimensi utama yang membungkus  ide  ini. Objeknya jelas, partai politik, pilar demokrasi yang memegang peran paling penting dalam proses sirkulasi elit dan stabilitas politik pemerintahan seorang kepala negara baik melalui kerja sama di kabinet maupun postur koalisi di parlemen. Lalu apa yang menjadi latar belakangnya? Mari kita petakan posturnya baik-baik.

Pertama, Putusan MK yang menghapuskan ambang batas pemilihan presiden dibaca  sebagai sebuah ancaman bagi suksesi Presiden Prabowo untuk periode kedua pada 2029 nanti. Putusan itu sangat potensial untuk mendistraksi daya tahan koalisi hingga 5 tahun ke depan. Lagipula, partai-partai politik di dalam koalisi berpotensi untuk mengambil “langkah kuda” demi menyiapkan kadernya  sendiri untuk diusung pada Pilpres 2029 nanti. Putusan MK tersebut telah  membuka peluang bagi siapapun untuk diusung sebagai capres dan cawapres tanpa harus terbelenggu dalam kompromi politik demi memenuhi ambang batas 20 persen kursi DPR pada Pemilu sebelumnya. (Presiden Prabowo juga membaca kemungkinan parliamentary threshold ke arah 0 persen).

Kedua, Presiden Prabowo memulai periode awal pemerintahannya dengan tidak smooth (baca; tidak mulus). Ada anasir Jokowi yang suka tidak suka masih membayangi pemerintahannya dan tergambar jelas dari komposisi kabinet. Politik meritokrasi yang ia terapkan untuk mengakomodasi para pendukungnya pada masa kampanye menghasilkan kabinet gemuk boros anggaran yang pada taraf lebih lanjut menjadi ganjalan untuk menjalankan janji kampanyenya terkait makan bergizi gratis (MBG). Alhasil, di satu sisi ia hendak menjaga popularitas dan, mungkin, keberpihakan pada rakyat melalui kebijakan-kebijakan populis, tapi di satu sisi ia menerapkan kebijakan yang melukai koalisinya, yang didominasi oleh partai politik melalui kebijakan rekonstruksi anggaran. Kebijakan rekonstruksi anggaran ini berdampak pada ketidakgesitan elit politik dalam melakukan konsolidasi kekuasaan, pemenuhan kebutuhan logistik, dan pemenuhan janji-janji politik mereka pada masa kampanye terhadap konstituen karena keterbatasan anggaran.

Ketiga, Presiden Prabowo menyadari bahwa loyalitas politik tidak pernah bersifat permanen. Pada masa SBY, walaupun Golkar dan PKS berada di koalisi, namun praksis politik yang dilakukan oleh kedua partai tersebut kerap menjadi kerikil dalam sepatu pemerintahan SBY. Presiden Prabowo menyadari hal  tersebut potensial terjadi di kabinetnya. Partai politik selalu bergerak berdasarkan kepentingan kekuasaan dan nilai paling tinggi yang hendak dicapai. Manuver Golkar melalui Menteri Bahlil Lahadalia dengan menyumbat distribusi tabung LPG 3 kilogram, yang tidak sesuai dengan komando Prabowo dibaca sebagai peringatan dini adanya potensi perlawanan. Lagipula, Golkar mempunyai kursi terbanyak dalam bauran kursi partai di koalisi. Dan, ingat di sana ada sosok Gibran Rakabuming Raka, putera Jokowi yang sangat mungkin diproyeksi untuk duduk tidak sekadar satu periode saja (ia juga butuh kendaraan politik). Dalam konteks ini, Presiden Prabowo perlu menakar loyalitas dan arah gerak koalisi ke depan.

Keempat, Presiden Prabowo dan partai pendukungnya membaca potensi resistensi sangat mungkin muncul dari kalangan akar rumput (grassroot) terhadap kebijakan-kebijakannya yang menimbulkan gejolak. Hal ini terbukti dari munculnya gerakan resistensi yang digawangi oleh mahasiswa-mahasiswa UI yang menyebut kebijakan Prabowo kerap tidak memiliki basis riset yang kuat dan cenderung ugal-ugalan. Betul bahwa tidak ada satupun koalisi ataupun figur elit di koalisi yang berani mengkritik secara terbuka sebagai fungsi kontrol terhadap Prabowo. Namun, sejarah berbicara bahwa predator terbuas bagi Presiden Prabowo adalah mahasiswa yang memporakporandakan rezim orde baru. Sekuat apapun postur dan arsitektur koalisi yang dibangun oleh Presiden Prabowo, hadirnya mahasiswa di jalanan akan menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi Presiden Prabowo secara idiosinkratik.

Kelima, masih ada partai politik di luar koalisi yang dipimpin menjadi peringatan bagi Presiden Prabowo bahwa stabilitas politik dan keamanan dapat memburuk sewaktu-waktu. Mereka yang tidak berada di dalam koalisi selalu dan akan selalu mengambil posisi populisme, yakni membentur-benturkan kebijakan  penguasa dengan ekspektasi rakyat. Tak jarang pembenturan tersebut  dilakukan dengan operasi galang di level akar rumput untuk menumbuhkan ketidakpuasan masyarakat. PDI-P memiliki karakter kuat dan kapasitas untuk melakukan ini. Ingat, PDI-P adalah partai pemenang Pemilu yang artinya punya party id yang sangat kuat di level masyarakat akar rumput.

Bagaimanapun arah pembentukan koalisi permanen ini ke depan, kita semua tentu berharap bahwa komitmen Presiden Prabowo untuk mengembalikan negara Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera, serta disegani oleh bangsa-bangsa asing dapat terwujud. Logika dan kalkulasi politik  apapun yang dipakai kita harapkan semata-mata untuk kepentingan rakyat. Semoga. (*)

Boy Anugerah

Alumnus Magister Ketahanan Nasional UI/Alumnus Magister Ilmu Pemerintahan SGPP Indonesia/Direktur Eksekutif Literasi Unggul School of Research