LKP dan DUDI Perlu Bersinergi Menggerakkan Roda Ekonomi
KORANBERNAS.ID, KULONPROGO – Kerja sama antara Lembaga Kursus dan Platihan (LKP) dengan Dunia Usaha Industi (DUDI) merupakan faktor utama roda penggerak ekonomi. Kolaborasi, sinergitas dan kemitraan keduanya yang didukung oleh Ditjen Vokasi Kemendikbud diharapkan bisa mewujudkan perkembangan ekonomi yang maksimal.
Hal itu ditegaskan Dirjen Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto Ph.D, saat membuka acara halal bi halal yang diselenggarakan secara daring via Zoom meeting, Rabu (26/5/2021). Acara yang diikuti pengurus dan anggota Himpunan Penyelenggara Kursus dan Peatihan seluruh Indonesia ini ini juga dihadiri Dr Wartanto selaku Direktur Kursus dan Pelatihan, Kris Buiharjo selaku Ketua Umum RKIH (Rumah Kreasi Indonesia Hebat) dan Ketua Umum Dekopin, Dr Sri Untari.
Ketum DPP HIPKI, Dr H Asep Syaripudin M.Si, memaparkan kesiapan HIPKI untuk ikut serta membangun SDM melalui LKP bersama Dirjen Vokasi. Di anataranya, program Go HIPKI yaitu sebuah platform Kursus dan Pelatihan. Juga membentuk KOVINDO (Koperasi Vokasi Indonesia ) dalam melayani Pelatihan dan Permodalan Anggota.
Dalam mencerdaskan anggotanya di bidang Hukum, HIPKI membentuk LBH Profindo (Profesi Indonesia). Tujuannya, untuk memberikan edukasi hukum tentang kerja sama dan kemitraan.
Dirjen Vokasi, Wikan Sakarinto, mengapresiasi pejuang pendidikan non-formal. Mereka ikut serta mencerdaskan anak bangsa di daerahnya masing–masing. Dirjen siap bekerja sama serta memfasilitasi berbagai hal yang bisa dikerjasamakan.
Wartanto berpesan agar HIPKI membina LKP dengan pola jaman now. Ia juga menanggapi keluhan dunia Kursus dan Pelatihan. Penurunan omset LKP merupakan dampak dari pandemi Covid-19.
Ketua Umum Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH), Kris Budiharjo, selaku organisasi pendukung Presiden Jokowi menyatakan komitmennya mendukung HIPKI untuk membesarkan dunia LKP.
Sedangkan Sekjen DEKOPIN, Drs Sarjono Amsan, berharap agar HIPKI bisa bekerja sama dengan LAPENKOP DEKOPIN yaitu Lembaga Pelatihan Koperasi yang membangun kompetensi perkoperasian dan mempunyai lulusan yang tersertifikasi. (*)