Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY: Tindak Tegas Pelaku Politik Uang
Politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan.
Sariyati Wijaya 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Fraksi Gerindra DPRD DIY, M Lisman Puja Kesuma SP, meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindak tegas para pelaku politik uang (money politics) yang kerap terjadi pada masa tenang.
Adapun masa tenang Pilkada adalah Minggu (24/11/2024) hingga Selasa (26/11/2024) atau selama tiga hari sebelum pemungutan suara tanggal 27 November.
Menurut Lisman fenomena politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu tetapi juga mencederai prinsip demokrasi yang sejati.
“Politik uang adalah ancaman serius bagi demokrasi. Kita tidak boleh membiarkan pelanggaran ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemilu. Kepolisian dan Bawaslu harus bertindak tegas dan cepat untuk menindak para pelaku. Mari kita wujudkan pemilu yang benar-benar luberjurdil,” tegas Lisman melalui pernyataannya, Minggu (24/11/2024).
Tantangan besar
Lisman mengungkapkan politik uang masih menjadi tantangan besar dalam proses demokrasi di DIY. Dia menekankan pentingnya kerja sama antara masyarakat, pemerintah dan penegak hukum untuk menjaga kelancaran serta kejujuran pemilu.
“Harapan besar kami, kepala daerah yang terpilih nantinya benar-benar adalah pilihan masyarakat, bukan hasil dari intervensi tidak bertanggung jawab melalui praktik curang seperti money politik,” tambahnya.
Lisman juga menyoroti pentingnya peran aktif Bawaslu dalam menangani laporan pelanggaran, terutama terkait politik uang. Dia berharap lembaga tersebut lebih responsif mendokumentasikan temuan dan mengambil tindakan nyata. Tidak hanya itu, Lisman juga mengajak masyarakat berani melaporkan indikasi adanya politik uang di lingkungannya.
“Partisipasi masyarakat adalah kunci. Jangan takut untuk melaporkan jika mengetahui adanya praktik curang. Ini demi menjaga kejujuran pemilu dan masa depan daerah kita,” ujarnya.
Teladan demokrasi
Lebih lanjut Lisman menyampaikan harapan agar Pilkada di DIY bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang bersih akan menghasilkan pemimpin berkualitas yang mampu mengemban amanah rakyat dengan baik.
“Mari kita jadikan Pilkada di DIY sebagai contoh bagaimana pemilu yang jujur dan adil dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Ini bukan hanya demi daerah kita, tetapi juga demi masa depan demokrasi di Indonesia,” kata Lisman.
Dia berharap aparat penegak hukum hingga masyarakat untuk bersama-sama menjaga keadilan demokrasi di DIY. Dengan langkah nyata dari semua pihak, demokrasi dapat menjadi proses yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat. (*)
