Kasus "Bibi Kelinci" Masuk DPR, Zendhy Buka Suara Soal Ngerinya "Cyberbullying"

KORANBERNAS.ID, JAKARTA--Polemik berkepanjangan antara content creator Zendhy Kusuma dan restoran “Bibi Kelinci” akhirnya memasuki babak baru yang mencengangkan. Kasus yang bermula dari kekecewaan pelayanan restoran ini meledak hingga menjadi sorotan panas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI.

Menanggapi eskalasi tersebut, Zendhy Kusuma akhirnya menyampaikan pernyataan terbuka, mengakui ketidaksempurnaannya sebagai konsumen, sekaligus mengungkap sisi gelap tekanan media sosial yang dialami keluarganya.

Kasus ini bermula September tahun lalu ketika Zendhy dan keluarganya merasa tidak nyaman akibat menunggu pesanan terlalu lama di Restoran Bibi Kelinci. Situasi yang awalnya merupakan komplain konsumen biasa ini, lalu memanas dan masuk ke ranah hukum setelah Zendhy dilaporkan atas tuduhan pencurian dengan pemberatan. Saling lapor pun terjadi di kepolisian, mengubah persoalan sederhana menjadi perkara hukum yang rumit dan konsumsi publik.

Melalui siaran langsung di media sosialnya, Zendhy dengan ksatria menyampaikan permohonan maaf atas sikapnya yang mungkin kurang berkenan saat kejadian.

“Saya menyadari bahwa dalam situasi tersebut kami tentu tidak sempurna. Dalam kondisi lapar dan emosi, mungkin ada sikap kami yang seharusnya bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik,” aku Zendhy. Ia bersedih hal yang awalnya sederhana menjadi sangat sulit bagi semua pihak setelah masuk ke ranah hukum dan menjadi perbincangan luas.

Hormati DPR, Tapi Ingatkan Trauma Serangan Netizen

Zendhy Kusuma menyatakan penghormatan setinggi-tingginya atas perhatian DPR RI yang ikut menyoroti kasus ini. Ia memahami langkah parlemen sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan penegakan hukum berjalan adil dan proporsional di era digital. Namun, di balik rasa hormatnya terhadap institusi negara, Zendhy menitipkan pesan krusial mengenai dampak sosial yang sering luput dari perhatian: cyberbullying yang brutal.

“Selama beberapa bulan terakhir kami dan keluarga mengalami cyberbullying yang sangat besar. Banyak komentar, tuduhan, bahkan penyebaran informasi pribadi yang terjadi,” ungkap Zendhy dengan nada berat. Pengalaman traumatis ini menyadarkannya betapa dahsyat kekuatan media sosial mengubah satu peristiwa kecil menjadi gelombang opini publik yang mampu menghancurkan kehidupan seseorang.

Meskipun DPR berfokus pada aspek kepastian hukum, Zendhy berharap masyarakat tidak melupakan penderitaan mental yang dialami individu akibat penghakiman massal di ruang digital. Baginya, kasus ini harus menjadi pelajaran pahit bagi semua pihak: konsumen belajar komplain dengan lebih baik, pelaku usaha belajar meningkatkan pelayanan, dan netizen belajar menjadi warga negara digital yang lebih dewasa dan bijak.

Zendhy bersyukur perkara ini akhirnya tuntas melalui proses mediasi yang difasilitasi pihak kepolisian. Ia berterima kasih kepada aparat yang membantu menyelesaikan persoalan tersebut secara damai. Kini, setelah kesepakatan mediasi tercapai, Zendhy menegaskan persoalan hukum telah selesai. Ia meminta semua pihak menghormati penyelesaian tersebut agar dirinya dan keluarga dapat melanjutkan hidup dengan tenang dan bijak. (*)