Kas Pemda DIY Menipis, Anggaran Rp 6,8 Triliun Hanya Angka

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Wabah virus Corona atau Covid-19 membuat Pemda DIY kalang kabut. Bahkan Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, berbicara blak-blakan menyebut kas Pemda DIY saat ini menipis.

“Pemda DIY saat ini hanya memiliki cadangan kas anggaran untuk pembayaran gaji sampai dua bulan ke depan,” ujarnya saat menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Selasa (5/5/2020), di DPRD DIY.

Menurut dia, APBD DIY 2020 tercatat Rp 6,8 triliun, termasuk tambahan Dana Keistimewaan (Danais). Namun itu wujudnya hanya angka bukan uang tunai.

Dengan pendapatan asli daerah yang minim dan tersendatnya droping anggaran dari pusat, dia pestimistis program pemberian bantuan bagi warga terdampak Covid-19 terealisasi tepat waktu. Ditambah lagi sekarang ini Pemda DIY tidak punya pemasukan mengingat  pendapatan asli daerah (PAD) macet belum disetor.

“Dengan anggaran yang sangat minim, kebijakan yang kami lakukan adalah anggaran yang sedikit ini kita alihkan untuk penanganan Covid-19. Semua kegiatan Pemda off. Semua pembangunan infrastruktur dihentikan sejak sebulan lalu. Duit diarahkan dulu untuk Covid-19,” paparnya.

Ketua KSBSI DIY Dani Eko Wiyono menegaskan sekarang ini yang dibutuhkan buruh adalah bantuan langsung tunai.

Dengan status bekerja, mereka tidak ter-cover program bantuan langsung tunai (BLT) atau program keluarga harapan (PKH). Artinya, bantuan yang tepat adalah jatah hidup atau jadup.

Pada bagian lain dia memohon dewan ikut mengawasi perusahaan yang mengaku tidak bisa memberikan THR atau pesangon dengan alasan merugi karena Covid-19.

Menurut dia, Covid-19 jangan sampai dijadikan alasan sebab sebelas bulan sebelumnya perusahaan sudah memperoleh pendapatan.

Dihubungi wartawan secara terpisah, Sekretaris Disnakertrans DIY, Sriyati, menyatakan sampai April data tenaga kerja formal yang terdampak mencapai 36.962 orang. Dari jumlah tersebut, 1.710 mengalami PHK dan 35.252 dirumahkan.

Adapun perinciannya, sejumlah 30.285 warga asli DIY yang didominasi pekerja dari Bantul dan 6.667 ber KTP non DIY. Tercatat 1.048 perusahaan tidak beroperasi, sebagian besar di Sleman. (sol)