Kalurahan Banyuraden Maju Lomba Desa Tingkat Nasional
Bukti bahwa tidak semua kalurahan di Sleman bermasalah.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Sleman berhasil mewakili Provinsi DIY maju lomba desa/kalurahan tingkat nasional.
"Keberhasilan ini membuktikan bahwa tidak semua kalurahan di Sleman bermasalah. Tetapi ada juga kalurahan yang berprestasi," kata Budi Pramono, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Sleman, kepada awak media, Selasa (28/10/2025).
Budi mengungkapkan, Kalurahan Banyuraden saat ini sedang didampingi intensif oleh Pemkab Sleman.
"Saat ini sebetulnya ada satu kalurahan yaitu Kalurahan Banyuraden yang cukup berprestasi. Bahkan sudah lolos di tingkat regional, dan besok Rabu 29 Oktober 2025, akan dilakukan wawancara daring dengan Kementerian Dalam Negeri,” kata Budi.
Kalurahan pertama
Jika bisa lolos menjadi juara nasional, itu luar biasa. Budi berharap, Banyuraden dapat memecahkan rekor sebagai kalurahan pertama di Sleman yang menjuarai lomba desa tingkat nasional.
"Paling tidak ini menunjukkan bahwa proses perkembangan dalam tata kelola pemerintahan di desa sudah cukup baik. Reformasi birokrasi juga sudah cukup berjalan dengan baik," tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Budi Pramono menjelaskan Dinas PMK Sleman baru saja menyelesaikan penilaian lima nominator Lomba Kelurahan. Lomba ini mengusung tema Ketahanan Pangan Nasional Dimulai dari Swasembada Pangan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional, khususnya Permendesa Nomor 2 Tahun 2024 dan Permendesa Nomor 3 Tahun 2025, yang menekankan alokasi minimal 20 persen dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan.
Cukup besar
"Alokasi 20 persen dari Dana Desa ini berkisar antara Rp 200 juta hingga Rp 500 juta per kalurahan. Angka yang cukup besar dan diupayakan untuk mendukung swasembada pangan dengan melibatkan Badan Usaha Milik Kalurahan (BumKal) atau kelembagaan ekonomi masyarakat lainnya seperti Kelompok Wanita Tani (KWT)," jelasnya.
Pengoptimalan dana desa untuk ketahanan pangan ini juga diharapkan dapat mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan perputaran ekonomi lokal, masyarakat dapat mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang pada gilirannya dapat menyuplai kebutuhan bahan pokok untuk MBG.
"Jika KWT menanam sayur-sayuran atau beternak ayam, meskipun skala kecil, jika dikalikan dengan banyaknya KWT, ini bisa diakumulasikan dan setidaknya mensuplai kebutuhan MBG. Peran Bumkal atau BumKalMa (Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama) sangat dominan di sini," ungkap Budi.
Di Kabupaten Sleman dari 86 kalurahan sudah berdiri 77 BumKal dan 10 BumKalMa. Sejumlah delapan di antaranya telah ikut mendirikan Sentra Produksi Bahan Gizi (SPBG).
