Jelang Pemilu, Warga Diminta Jaga Toleransi

KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA -- Anggota MPR RI dari Dapil DIY, Ibnu Mahmud Bilaludin melaksanakan sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara di RM Gendal Gendul, Bantul, Sabtu (11/3/20230. Kegiatan dihadiri 100-an perwakilan masyarakat dari wilayah Kabupaten Bantul, DIY.

Dalam sosialisasi tersebut, Ibnu memberikan penjelasan mengenai pentingnya memahami dan menerapkan Empat Pilar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ia menjelaskan arti dari masing-masing pilar dan bagaimana menerapkan nilai-nilai dari 4 Pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Ibnu  juga menekankan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menerapkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat apalagi menjelang tahun politik 2024 mendatang. Ia juga menyoroti pentingnya menjaga dan memelihara keutuhan wilayah Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya dan sumber daya alam.

Sementara Paryanto, Wakil Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta memaparkan materi wawasan kebangaaan dengan tema  Aktualisasi Konstitusionalisme dalam Politik dan Kebijakan. Paryanto menceritakan tentang sejarah konflik kepentingan politik dan ekonomi sejak dari era orde lama sampai era reformasi.

Ideologi yang bertarung di era orde lama secara garis besar terbagi dalam 3 kekuatan ideologi, yaitu Nasionalisme, Islamisme dan Sosialisme. Bergeser di era orde baru adalah pertarungan antara Nasionalisme, Islamisme dan Militerisme.

"Dan kini di era reformasi yang bertarung nasionalisme, Islamisme dan oligarkhi," ungkapnya.

Di bagian akhir, akademisi muda UCY tersebut menekankan tentang pentingnya memperkuat solidaritas sosial ekonomi politik dalam bingkai dan semangat konstitusi agar bisa menegakkan keadilan sosial, ekonomi politik dan hukum guna mewujudkan tujuan bernegara kita.

Setelah paparan dari narasumber kemudian dilanjutkan dengan forum tanya jawab. Salah satu peserta dari Kecamatan Pundong menanyakan sikap dari PAN terkait dengan gugatan sistem pemilu yang menginginkan perubahan sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional tertutup yang saat ini masih dalam proses persidangan di MK. Ir. Ibnu M Bilaludin dalam jawabannya dengan tegas menyatakan bahwa PAN tetap dalam sikap mendukung sistem proporsional terbuka.(*)