Jangan Tergoda, KWI Bicara Soal Rencana Pemerintah Membagi Izin Pertambangan pada Ormas

Jika rencana itu nanti jalan, kami mendukung KWI untuk cermat, berhati-hati dan menyatakan sikap tegas.

Jangan Tergoda, KWI Bicara Soal Rencana Pemerintah Membagi Izin Pertambangan pada Ormas
Aktivitas di area pertambangan. (dok.koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, GUNUNGKIDUL -- Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) sebagai induk gereja Katolik angkat bicara soal rencana pemerintah membagi-bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang untuk sejumlah ormas keagamaan termasuk Katolik.

KWI mengimbau umatnya tidak tergoda iming-iming jatah IUP. Sebab hal ini justru berpotensi munculnya pertentangan ajaran iman di kalangan umat Katolik sendiri.

Aktivis kemasyarakatan Gereja Katolik Paroki Petrus Kanisius Wonosari, FX Endro Guntoro, dalam rilisnya yang dikirim ke koranbernas.id, Rabu (29/5/2024), mengatakan dalam beberapa tahun terakhir seluruh paroki gencar mewujud nyatakan isi ensiklik Paus Fransiskus yang dikenal "LaudatoSi" dengan pemusatan perhatian dan keprihatinan gereja Katolik paroki terhadap kelangsungan bumi sebagai rumah bersama.

"Jika rencana itu nanti jalan, kami mendukung KWI untuk cermat, berhati-hati dan menyatakan sikap tegas tidak ambil jatah IUP tambang yang rencananya diobral pemerintah untuk semua ormas keagamaan termasuk Katolik," kata Endro.

Bertentangan

Menurut dia, IUP tambang tidak menjadi kebutuhan bagi kelangsungan gereja Katolik. Sebaliknya, lanjut Endro, pertambangan justru mengancam kelangsungan dunia yang bisa bertentangan dengan ajaran Katolik sendiri.

Pihaknya juga mengurai isi ensiklik Paus Fransiskus pada bab pertama yang menyebut dampak aktivitas penambangan mengancam berbagai sektor kehidupan, baik ekosistem dan sumber ekologi bagi kelangsungan kehidupan.

Pemikiran pemimpin umat Katolik sedunia untuk menaruh perhatian dalam menjaga kelangsungan bumi saat ini tengah digagas. Seluruh paroki di Indonesia dengan beragam progam gerakan menciptakan bumi yang hijau dan teduh sebagai rumah bersama.

"Sekarang banyak paroki menaruh perhatian serius ancaman bumi akibat pengrusakan alam ini. Jangan sampai umatnya yang gigih mengembalikan keutuhan bumi sebagai rumah bersama untuk seluruh makhluk Tuhan, tapi institusinya justru ikut menyumbang kerusakan bumi dengan jatah IUP tambang," ungkap pelaksana program pendampingan usaha kreatif keluarga buruh tani nelayan di Keuskupan Agung Semarang untuk wilayah Gunungkidul ini.

Seperti diberitakan, pemerintah merencanakan membagikan IUP tambang kepada ormas keagamaan melalui Menteri Investasi/ Kepala BKPM. (*)