Forkopimda Kebumen Ingatkan Potensi Kerawanan, Intelijen Berperan Cegah Konflik
Jika kita ingin Kebumen selalu aman dan nyaman, kita harus menjaga hati dan pikiran selalu bersih dan jernih.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kebumen mengingatkan potensi kerawanan yang masih ada. Peran dan fungsi intelijen diperlukan guna cegah dini terjadinya konflik.
Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Kabupaten Kebumen, Rabu (20/8/2025), yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kebumen dalam rangka penguatan sinergi antar unsur intelijen.
Rakor kali ini bertujuan meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.
Bupati Lilis Nuryani menyatakan pentingnya peran Kominda sebagai wujud perhatian dan kepedulian bersama untuk menjaga Kebumen tetap aman dan tenteram.
Menjaga hati
Beberapa potensi kerawanan yang perlu diwaspadai, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
"Ini adalah tugas kita bersama. Jika kita ingin Kebumen selalu aman dan nyaman, maka kita harus menjaga hati kita selalu bersih dan pikiran jernih," kata bupati.
Lilis mengajak seluruh pihak memperkuat persatuan dan kerukunan, mewaspadai berita bohong atau hoaks serta mendukung langkah-langkah aparat keamanan dan pemerintah.
Kapolres Kebumen AKBP Eka Baasith menyampaikan pentingnya mengelola setiap informasi sekecil apa pun dengan baik dan tidak menganggap isu kecil sebagai hal yang biasa.
Padam sebelum muncul
Sedangkan Komandan Kodim 0709 Kebumen Letkol Arm Purba Sudibyo menyampaikan analogi pemadam kebakaran untuk menggambarkan peran intelijen.
"Ibarat pemadam kebakaran, kalau ada api baru dipadamkan. Kalau kita, Intelijen, sebelum api muncul kita padamkan," kata Purba seraya menambahkan pentingnya pencegahan dini.
Koordinator Wilayah BIN Kebumen, Andy, menggarisbawahi perlunya sinergi dan kolaborasi antar-instansi. Pengelolaan informasi dan bahan keterangan harus mengedepankan sinergitas bukan ego sektoral.
Dia mengungkapkan perlunya pencermatan terhadap yayasan terkait dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun sasaran penerima manfaat. Jangan sampai muncul konflik.
Tenaga honorer
Selain itu, penentuan titik penerima manfaat juga harus ada koordinasi antara Forkopimcam dalam hal ini Camat, Danramil dan Kapolsek serta yang paling penting adalah dari pihak SPPI yang memiliki tugas itu.
Masalah lain terkait tuntutan tenaga honorer di berbagai wilayah yang mendesak kepastian status. Ketidakjelasan status mereka bisa menjadi pemicu aksi unjuk rasa. "Perlu ada sinergi dan komunikasi lintas pihak untuk mencegah konflik yang tidak diinginkan dan menjaga stabilitas sosial di Kebumen," ujar Andy. (*)
