Empat Anggota DPD RI DIY Angkat Bicara Soal Tatanan Baru, Ini Rekomendasinya

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA – Empat orang anggota Dewan Pewakilan Daerah (DPD) RI asal DIY masing-masing GKR Hemas, Hilmy Muhammad, Afnan Hadikusumo dan Cholid Mahmud, angkat bicara menganai penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19 di provinsi ini.

Salah satu rekomendasi DPD RI adalah menyangkut bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Lembaga ini mendorong peningkatan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antar-instansi terkait di wilayah DIY dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya terutama terkait keselarasan data.

“Diharapkan bantuan dapat tersalurkan secara tepat,” ungkap GKR Hemas saat memimpin Rapat Kerja Anggota DPD RI DIY dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY, Jumat (12/6/2020).

Rapat virtual melalui aplikasi Zoom bertema Melawan Covid-19, Memasuki Tatanan Hidup Baru  kali ini diikuti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY serta kabupaten/kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) se-DIY, Pusat Studi Bencana Alam (PSBA) Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammadiyah Covid-19 Command Center DIY dan Satgas PWNU DIY.

Hemas mengatakan, DPD RI menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah DIY yang mempersiapkan penerapan Tatanan Hidup Baru dengan menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 17 sektor ekonomi, sosial, budaya. “Namun demikian perlu ada upaya sosialisasi dan pendisiplinan yang lebih instensif,” kata dia.

Selanjutnya, DPD RI mendukung perumusan istilah baru New Normal Life menyesuaikan karakteristik masyarakat DIY sebagaimana yang disampaikan Wakil Gubernur DIY.

“Anggota DPD RI DIY sepakat saling bersinergi dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19 dan persiapan penerapan Tatanan Kehidupan Baru di DIY,” kata Hemas.

Dia mengakui, pandemi CoViD-19 bukan semata-mata masalah kesehatan  tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia hampir lumpuh, demikian pula di Yogyakarta.

“Pariwisata sebagai salah satu sektor yang berkontribusi besar bagi pendapatan DIY maupun peningkatan lapangan kerja pada masa pandemi CoviD-19 ini mengalami dampak sangat signifikan,” kata dia.

Pekerja sektor informal juga sangat dirugikan. Mereka yang biasanya mendapatkan pendapatan harian kini kesulitan memenuhi kebutuhannya. “Ini mengingatkan kita, Covid-19 bukan hanya bencana kesehatan, tetapi juga merupakan bencana ekonomi, sosial dan budaya,” paparnya.

Apalagi badan kesehatan dunia (WHO) dan berbagai pakar dari negara maju menyatakan virus Corona tidak akan hilang dalam waktu dekat sehingga  dibutuhkan pendekatan yang baru.

Cholid Mahmud menambahkan, berdasarkan masukan dari elemen masyarakat, asosiasi, para lurah dan kades serta instansi terkait, penggunaan anggaran bansos perlu memperoleh perhatian. Terdapat anggaran yang belum dirinci, dikhawatirkan ada pengeluaran yang tidak terkontrol.

Sedangkan Hilmy Muhammad mengangkat masalah pendidikan serta makin longgarnya perbatasan di DIY semoga tidak membuat terlena. Sementara Afnan Hadikusumo menyatakan pentingnya pendataan yang akurat mengingat dari fakta di lapangan ada bantuan dari pusat beberapa tidak tepat sasaran.

Wakil Gubernur DIY Paku Alam X yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DIY menyampaikan banyak pihak yang mendikotomikan protokol kesehatan dan ekonomi, padahal keduanya saling melengkapi.

Menjelang pelaksanaan Tatanan Baru dijadwalkan Juli 2020, menurut dia, tantangannya tidak ringan. SOP dibuat  bukan melonggarkan tetapi membuka peluang aktivitas masyarakat dengan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.

Turut menyampaikan masukan, Kepala Pusat Studi Bencana UGM Agung Harijoko, Arif Jamali Muis dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) DIY serta Fahmy Akbar Idries dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DIY. (sol)