DPRD Jateng Apresiasi PPKM Darurat, Berharap Tekan Angka Terpapar Covid

KORANBERNAS.ID, SEMARANG -- Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Bambang Kusriyanto, memberikan apresiasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan berharap benar-benar bisa menekan angka terpapar Covid-19 saat ini.

“Pemerintah Provinsi Jateng dan semua pihak bisa tegas menjalankan PPKM sebagai kebijakan pemerintah pusat hingga 20 Juli 2021,” ucap Bambang, Selasa (13/7/2021).

Menurut dia, kasus Covid-19 di Jateng masih tinggi, meskipun kini sudah mulai menurun setelah dilaksanakan PPKM sejak 3 Juli silam.

Demi mencegah penyebaran Covid-19, sikap tegas pemerintah perlu diapresiasi dengan penerapan sanksi terhadap semua pihak yang melanggar.

“Namun bisa ditambahkan sanksi bisa lebih tegas dan jelas. Mulai peringatan tertulis hingga penghentian sementara kepala daerah yang tidak melaksanakan PPKM Darurat,” tambahnya.

Bambang meminta seluruh elemen pemerintahan daerah di Jateng mulai eksekutif, legislatif hingga yudikatif jangan kendor mendukung aturan tersebut.

Dukungan semua pihak sangat diperlukan sebagai upaya melaksanakan tugas kemanusiaan secara bersama-sama.

Termasuk bagi penyintas Covid-19 yang memenuhi syarat, bisa membantu mereka yang terpapar setelah dinyatakan negatif selama 14 hari.

Pendonor plasma konvaselen ini juga termasuk berjuang untuk para pejuang negatif, semoga kita semua diberi keberkahan kesehatan.

“Jangan khawatir dengan persepsi publik bahwa yang digunakan kekuasaan, yang diterapkan ini adalah tugas kemanusiaan, untuk menyelamatkan nyawa manusia dari pandemi Covid-19,” tegasnya.

DPRD Jateng mengajak semua elemen masyarakat bersatu melawan Covid-19, supaya bisa segera pulih.

Pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu juga mendorong Pemprov Jateng bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PPKM Darurat.

Jika tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, dikhawatirkan klaster baru akan terus muncul dan semakin banyak warga yang terpapar.

“Kepala daerah harus tegas. Kondisi seperti ini jangan digunakan untuk pencitraan tapi harus ada tindakan nyata yang dilakukan Pemprov, Pemkot dan Pemkab untuk menurunkan angka positif Covid-19,” tambahnya.

Apalagi saat ini rumah sakit penuh dan tidak bisa menampung seluruh pasien. Jumlah tenaga kesehatan terbatas, banyak yang gugur saat menjalankan tugasnya di garda terdepan.

Jika kondisi ini terus terjadi, jangan sampai terjadi saling menyalahkan. “Semua harus saling bergandengan tangan supaya pandemi ini segera usai, seperti harapan kita semua,” kata Bambang.

Suasana Sidang Paripurna DPRD Jateng selama pandemi. (istimewa/Dokumentasi Humas DPRD Jateng)

Obat dan vitamin

Fenomena lain yang disorot legislatif adalah kecenderungan mahalnya harga obat. Harapannya hal tersebut bisa ditekan dengan pengawasan terhadap oknum yang menaikkan harga obat dan peralatan medis secara tak wajar.

Dia menilai pengawasan itu penting karena nantinya memberatkan masyarakat yang membutuhkan obat dan peralatan medis seperti oksigen.

“Jangan sampai ada oknum yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan pada situasi saat ini. Jika perlu berikan sanksi, peringatan bahkan penutupan sementara,” tegasnya lagi.

Upaya dan pelayanan masyarakat hingga tingkat Puskesmas, terutama bagi mereka yang terpapar, sudah sangat membantu, baik pemberian obat maupun vitamin secara gratis.

Perwujudan Program Jogo Tonggo bagi yang terpapar  warga yang positif Covid-19 sangat baik dijalankan hingga saat ini.

Namun Pemprov diharapkan masih perlu membantu memberikan obat-obatan, vitamin hingga sembako bagi masyarakat yang membutuhkan saat ini.

“Soal anggarannya, bisa kita bicarakan. DPRD akan selalu mendukung, apalagi digunakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19 di Jateng,” tandasnya. (*)