DPRD DIY Mulai Menyusun Pokir 2026, Kemiskinan Jadi Masalah Besar
Terungkap, kemiskinan menjadi salah satu masalah besar yang perlu memperoleh perhatian dari DPRD DIY.
KORANBERNAS. ID, YOGYAKARTA – Merespons visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2022-2027, DPRD DIY mulai menyusun Pokok-pokok Pikiran (Pokir) tahun 2026.
Langkah tersebut diawali dengan digelarnya Focuss Group Discussion (FGD), Senin (25/11/2024), di Ruang Dapur Lantai 2 DPRD DIY.
Dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD DIY Umaruddin Masdar, diskusi yang secara khusus membahas Pokok-pokok Pikiran DPRD DIY terhadap RKPD DIY Tahun 2026 (Bidang Pemerintahan dan Ekonomi) kali ini diikuti perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Terungkap, kemiskinan menjadi salah satu masalah besar yang perlu memperoleh perhatian dari DPRD DIY. “Saat reses, para anggota DPRD DIY sudah mencari masukan tentang rencana penyusunan Pokir DPRD DIY 2026,” ungkap Umaruddin Masdar seraya mempersilakan Tenaga Ahli Fraksi menyampaikan pemaparannya.
Tabel angka kemiskinan DIY. (istimewa)
Staf Tenaga Ahli Fraksi PAN Arif Noor Hartanto menyatakan hasil diskusi itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan.
Selanjutnya, Tenaga Ahli Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY, Oni Wantara, menyampaikan sekaligus mempertanyakan kenapa tingkat kemiskinan DIY selalu berada di atas tingkat kemiskinan nasional.
Masalah lainnya adalah ketimpangan antar wilayah, ketimpangan pendapatan dan peningkatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana alam.
Dia melihat program kegiatan di bidang pemerintahan belum optimal dalam meng-upgrade RPJMD 2022 – 2027 antara lain masih ditemukannya program kegiatan yang sama setiap tahun meskipun tema pembangunan berbeda.
Program baru
Dia berpendapat Pokir DPRD DIY 2026 hendaknya membuka program kegiatan baru yang selaras dengan RPJMD 2022 – 2027.
Masalah kemiskinan juga disampaikan Tenaga Ahli Fraksi PKB, Afika Rahman. Merujuk pada RPJMD DIY 2022-2027 pengembangan kawasan selatan masih menjadi prioritas lima tahun ke depan.
Kawasan selatan DIY mencakup tiga wilayah kabupaten yaitu Gunungkidul, Bantul dan Kulonprogo dengan luas wilayah 80 persen dari total luas Provinsi DIY.
Permasalahannya adalah, lanjut Afika, tingkat kemiskinan tiga daerah tersebut sangat menonjol. Berdasarkan data Maret 2024, kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo dan Bantul masing-masing pada angka 15,18 persen, 15,62 persen dan 11,95 persen, sedangkan rata-rata DIY tingkat kemiskinan adalah 10,83 persen.
Peringkat satu
“Angka Kemiskinan DIY masih berada di atas angka nasional, angka kemiskinan DIY menduduki peringkat satu di Pulau Jawa,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, juga disampaikan pemaparan materi oleh Suharmanta selaku Tenaga Ahli Fraksi PKS serta Novia Rukmi Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar. DPRD DIY sepakat, isu-isu strategis termasuk penanggulangan kemiskinan perlu memperoleh perhatian yang lebih sekaligus untuk menjaga supaya visi dan misi Gubernur DIY tetap on the track.
Caranya adalah dengan melakukan koordinasi antar OPD disertai dengan evaluasi perencanaan yang baik dari aspek sasaran, program serta kegiatan yang lebih baik. (*)