Digelar FKP RKPD 2025, Bupati Klaten Soroti Kerusakan Infrastruktur Akibat PSN
Masal Gurusinga 
KORANBERNAS.ID, KLATEN--Bupati Klaten, Sri Mulyani menyoroti sejumlah permasalahan yang terjadi di wilayahnya. Dia mentargetkan permasalahan tersebut bisa selesai pada tahun 2025 mendatang.
Permasalahan tersebut diantaranya, kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Ruas jalan itu meliputi jalan yang menjadi wewenang pemkab, pemprov maupun pemerintah pusat yang semuanya berhubungan dengan dampak pembangunan proyek strategis nasional (PSN) jalan tol Jogja-Solo yang sedang berlangsung.
“Banyak jalan yang kondisinya rusak, baik jalan desa maupun jalan kabupaten karena adanya dampak tol. Tahun ini sudah masuk dalam pembahasan dan tinggal dilaksanakan. Tahun 2025 fokuskan untuk infrastruktur jalan yang kena dampak PSN. Untuk jalan provinsi maupun jalan nasional segera komunikasikan Stakeholder terkait agar segera dipihaki,” kata Bupati Klaten Sri Mulyani pada Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (FKP RKPD) Kabupaten Klaten tahun 2025 di Pendopo Pemkab, Rabu (17/1/2024).
Selain itu, Bupati juga menyoroti rehab rumah tak layak huni (RTLH) dan jambanisasi. Dia meminta pos anggaran daerah untuk RTLH tahun 2025 lebih dimaksimalkan sehingga cakupan program semakin luas.
Selaras dengan tema kegiatan 'Peningkatan Kemandirian Daerah Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik', penguatan UMKM juga menjadi perhatian Bupati Sri Mulyani di tahun 2025. Menurutnya, dengan UMKM yang kuat, perekonomian masyarakatnya Klaten lebih sejahtera lagi.
“Ini sebagai langkah persiapan pembangunan rest area tol yang ada di wilayah Klaten. Kita siapkan UMKM lokal untuk mengisinya,” ujarnya.
Dia juga menargetkan turunnya angka kemiskinan dan stunting di tahun 2025. Untuk angka kemiskinan kata dia, turun hingga 11 persen dari 12,33 persen dan angka stunting menjadi 10 persen dari 14,65 persen.
Sekretaris Daerah Klaten, Jajang Prihono mengatakan perancangan RKPD harus berlandaskan efektivitas, ekonomis dan efisiensi. Sehingga penyusunan anggaran tidak lagi dilakukan secara sektoral, namun harus mengusung sinergitas agar target pembangunan daerah dapat dicapai secara maksimal. “Sehingga semua sisi kebutuhan kita dapat dirangkum dan diimplementasikan. Sehingga, dimungkinkan diintegrasikan antar OPD,” terang Jajang Prihono. (*)
