Cerita Bupati Kebumen yang Tegas Menolak Titipan Jabatan
Pada awal menjabat Bupati Kebumen, banyak orang mengajukan titipan jabatan.
Nanang W Hartono 
KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Bupati Kebumen Arif Sugiyanto menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga integritas. Menghindari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) menjadi modal penting untuk membangun daerah.
Bupati Arif Sugiyanto mengatakan itu ketika memimpin upacara Peringatan HUT ke-52 Korpri di halaman Pendopo Kabumian, Rabu (29/11/2023).
Bercerita seputar pengalamannya, Arif Sugiyanto mengungkapkan pada awal menjabat Bupati Kebumen, banyak orang mengajukan titipan jabatan.
"Dulu waktu awal-awal jadi bupati, banyak surat di meja saya isinya permintaan jabatan untuk si A, si B, si C. Saya bilang tidak bisa, surat rekomendasi kemudian saya bakar," kata bupati.
Upacara Peringatan HUT ke-52 Korpri di Kebumen, Rabu (29/11/2023). (istimewa)
Menurut dia, pemerintahan tidak bisa dijalankan dengan model seperti itu, karena mengarah pada perilaku KKN. Pemerintahan harus berjalan dengan bersih dan transparan agar bisa tercipta kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.
"Kalau menjalankan pemerintahan semaunya sendiri, menyalahi aturan, hanya untuk memenuhi hasrat dari kepentingan diri kita, maka masyarakat tidak akan percaya dengan pemerintah," ujar Arif Sugiyanto.
Jika masyarakat sampai tidak percaya lagi dengan pemerintah, lanjut dia, sangat membahayakan untuk keberlanjutan pembangunan ke depan.
"Di sinilah pentingnya integritas. Saya harap para ASN juga bisa melakukan hal yang sama. Bekerjalah sesuai dengan tata aturan," pesannya.
ARTIKEL LAINNYA: Hari Jadi ke-52 Diperingati, Korpri Perekat Persatuan Bangsa
Bupati Kebumen menegaskan hanya mau mengangkat pejabat dari ASN yang berprestasi bukan berdasarkan titipan atau kedekatan.
Mereka yang berprestasi dipastikan akan mendapat penghargaan. "Itu sudah saya lakukan sejak pertama dilantik, yang bermasalah juga saya berikan sanksi," kata Arif Sugiyanto.
Pada era kepemimpinannya dipastikan tidak ada transaksional pengangkatan para pejabat. Demikian juga pengerjaan proyek yang bersinggungan dengan Pemkab Kebumen.
"Kita tidak boleh menjadi pemimpin atau ASN yang tersandera. Jabatan yang bersifat transaksional, maka akan menyandera diri kita, karena sejak awal sudah melangkah dengan cara yang salah," tandasnya. (*)
