Cegah "Moral Hazard", Menteri Nusron Tekankan “Tour of Duty” dalam Pelantikan JPT Pratama ATR/BPN
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid melantik Pejabat JPT Pratama sebagai bagian dari strategi 'Tour of Duty' untuk mencegah moral hazard dan meningkatkan layanan pertanahan
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, JAKARTA--Dinamika organisasi di tubuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali bergulir. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, secara resmi memimpin Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Aula Prona, Jakarta, pada Kamis (22/01/2026).
Langkah ini bukan sekadar seremoni rutin, melainkan strategi besar untuk memperkuat integritas dan profesionalisme birokrasi di sektor pertanahan.
Keluar dari Zona Nyaman
Dalam arahannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa rotasi jabatan atau tour of duty adalah kunci untuk menjaga kesehatan organisasi. Beliau berkomitmen agar setiap pejabat menempati posisi maksimal selama dua tahun sebelum dilakukan penyegaran.
“Komitmen kita adalah rotasi maksimal dua tahun sekali. Tujuannya agar tidak ada yang merasa berada di comfort zone, tidak merasa tidak tersentuh, dan yang terpenting: mencegah terjadinya moral hazard,” tegas Menteri Nusron.
Menteri Nusron membandingkan kebijakan ini dengan praktik di instansi pelayanan publik lainnya seperti Pajak, Bea Cukai, Kepolisian, hingga Kejaksaan. Menurutnya, perpindahan tugas secara berkala memiliki manfaat ganda. Selain mMeningkatkan jam terbang, juga menjadi upaya dari pendewasaan kapasitas serta peningkatan layanan.
Daftar Pejabat JPT Pratama yang Dilantik
Pada kesempatan kali ini, terdapat tiga pejabat strategis yang mengemban amanah baru:
Wartomo menjabat sebagai Inspektur Bidang Investigasi, Muhammad Rizal Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang dan Budi Kristiyana Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi, Wartomo mewakili para pejabat untuk membacakan Pakta Integritas serta menandatangani berita acara pengambilan sumpah.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama. Kehadiran seluruh lini pimpinan ini menunjukkan soliditas Kementerian ATR/BPN dalam mengawal reforma agraria dan perbaikan sistem pertanahan nasional.
Melalui tour of duty ini, masyarakat diharapkan dapat merasakan dampak positif berupa birokrasi yang lebih lincah, bersih dari praktik penyimpangan, dan semakin profesional dalam menjaga hak-hak atas tanah rakyat. (*)
