Bupati Sleman Dampingi Titiek Soeharto Resmikan Saluran Irigasi Tersier di Moyudan
Daripada membuka lahan baru lebih baik meningkatkan produktivitas lahan yang ada.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Sleman sekaligus meresmikan saluran irigasi tersier di Dusun Karangtalun Kapanewon Moyudan Kamis (18/12/2025). Bupati Sleman Harda Kiswaya turut mendampingi Titiek Soeharto pada kesempatan tersebut.
Peresmian ini merupakan inisiasi dari Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO). Program Inpres No 2 Tahun 2025 itu merupakan upaya peningkatan saluran tersier sebagai implementasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) guna mengoptimalkan pengaliran air ke area pertanian masyarakat.
Harda mengatakan selaras dengan tujuan program ini, Pemerintah Kabupaten Sleman siap mendukung program ketahanan dan swasembada pangan dari pemerintah pusat.
“Kami menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah Pusat terutama Ibu Titiek Soeharto atas dukungan, bantuan dan pendampingan kepada masyarakat guna mengimplementasikan upaya menjaga ketahanan dan swasembada pangan di Sleman dan DIY,” kata Harda.
Beberapa keluhan
Sementara itu, Titiek Soeharto mengatakan dirinya sering menemui beberapa keluhan masyarakat di beberapa daerah soal saluran irigasi yang tidak berfungsi optimal serta kurang layak.
Titiek berharap melalui program ini saluran-saluran irigasi yang kurang layak dan bermasalah bisa segera diperbaiki guna mewujudkan swasembada pangan yang harus dimulai dari hulu yakni pengairan.
“Kalau kita fokus pada pengairan sawah yang baik saya rasa produktivitas petani akan meningkat. Daripada membuka lahan baru lebih baik meningkatkan produktivitas lahan yang ada dengan meningkatkan kualitas airnya dan PH tanahnya agar hasilnya meningkat,” jelas Titiek.
Kepala BBWSO, Maryadi Utama, menjelaskan irigasi tersier Karangtalun membentang sepanjang 259 meter dengan luas layanan tanah 12 hektar. Program ini merupakan tahap tiga dari program Instruksi Presiden atau Inpres No 2 Tahun 2025. (*)
