Bebas SPP Berdampak Mengurangi Kualitas Layanan Pendidikan

KORANBERNAS.ID, KEBUMEN -- Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang membebaskan pungutan Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) dan Iuran Dana Operasional Sekolah (IDOS) untuk SMA dan SMK negeri, berdampak menurunkan kualitas layanan pendidikan. Sekolah yang terkena kebijakan ini hanya mampu    memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).

Seperti diungkapkan Wakil Kepala Bidang Humas SMKN Negeri 2 Kebumen, Subagyo WM, kepada koranbernas.id, Kamis (13/2/2020),  akibat kebijakan bebas SPP dan IDOS, sekolahnya kehilangan pendapatan lebih dari Rp 1 miliar. Anggaran sebesar itu bersumber  dari swadaya orang tua murid. Pendapatan hanya bersumber dari BOS dan BOP untuk kegiatan belajar mengajarnya untuk memenuhi SPM saja.

“Dana BOS Rp 1,6  juta per siswa per tahun, BOP Rp 1,435 juta per tahun per siswa,“ kata Subagyo.

Dengan pendapatan dari BOS dan BOP yang besarnya Rp 3 juta lebih  per tahun, menurut Subagyo, hanya mencukupi untuk biaya SPM KBM. Sedangkan kegiatan lain diluar KBM, beberapa diantaranya harus dipangkas dari program sekolah, karena sumber pembiayaanya tidak ada.

“Pengeluaran kami untuk listrik tiap bulan rata-rata Rp 20 juta,“ kata Subagyo. Penggunaan listrik terbanyak untuk kebutuhan praktik permesinan dan listrik. Praktik permesinan dan listrik tetap berjalan dengan dana BOS dan BOP. Kegiatan non-KBM ditiadakan, karena ketiadaan sumber anggaran.

Sekolah dengan jumlah siswa 1.900 orang ini cukup besar pembiayaan  untuk alat dan bahan praktik. Kegiatan yang tidak tercover BOS dan BOP, sementara kegiatan lain bersumber dari Komite Sekolah sudah tidak ada lagi, mengharuskan kegiatan diluar KBM ditiadakan. Misalnya  lomba-lomba. Sekolah tehnik ini memprioritaskan lomba-lomba berjenjang, seperti Lomba Kompetensi Siswa (LKS) dan Olimpiade Sains Nasional (OSN). (eru)