Bahas Pancasila Tak Perlu Pakai Istilah Asing
KORANBERNAS.ID – Wakil Gubernur DIY Paku Alam X berpesan pembahasan mengenai Pancasila melalui sarasehan, seminar, diskusi maupun dialog tidak perlu memakai istilah-istilah asing.
“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana implementasi Pancasila yang membumi, tidak menggunakan istilah-istilah asing,” ujarnya saat menerima audiensi Pengurus Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia (LKNI Pusat), Senin (28/11/2019), di ruang kerjanya Gedhong Pare Anom Kepatihan Yogyakarta.
Pada audiensi kali ini, Ketua Umum LKNI Pusat Drs Totok Sudarwoto didampingi Sekretaris Jenderal Karsono Mohammad serta sejumlah seniman dan budayawan di antaranya Yani Saptohoedjojo.
Kepada wartawan, Totok Sudarwoto menyampaikan audiensi ini sekaligus untuk memohon kesediaan Paku Alam X membuka Sarasehan Kebangsaan Pancasila Sebagai Jatidiri & Pemersatu Bangsa pada Sabtu 2 November 2019 di nDalem Joyokusuman Keraton Yogyakarta.
“Kami memohon pengarahan terkait penyelenggaraan sarasehan,” ujarnya.
Sebelumnya, pengurus LKNI Pusat juga beraudiensi dengan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas di Keraton Kilen Yogyakarta, pada Jumat (11/10/2019).
Dalam kesempatan itu, anggota MPR RI dan Wakil Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini berharap kegiatan semacam sarasehan atau diskusi untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tetapi juga merambah sampai ke daerah tingkat dua.
“Hal itu sangat penting agar masyarakat di daerah tidak mudah terpengaruh paham radikal dan intoleran yang saat ini dirasakan sangat intens,” tutur GKR Hemas.
GKR Hemas juga minta agar LKNI memberi perhatian kepada para mahasiswa dan pelajar dari luar Yogyakarta. Ini dimaksudkan agar mereka lebih menghayati kebersamaan dalam kebhinnekaan.
Dia sangat mengapresiasi dan mendukung Sarasehan Kebangsaan untuk memperkuat NKRI dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai solusi untuk menjawab berbagai tantangan kebangssaan saat ini, demi Indonesia yang kondusif untuk kemajuan pembangunan ke depan.
Audiensi pengurus LKNI Pusat dengan GKR Hemas di Keraton Kilen Yogyakarta. (istimewa)
Lebih jauh Totok menjelaskan, peserta Sarasehan Kebangsaan Pancasila sebagai Jatidiri & Pemersatu Bangsa terdiri unsur Forkompimda DIY, instansi terkait, unsur perguruan tinggi, tokoh-tokoh masyarakat DIY, para seniman dan budayawan, perwakilan ormas-ormas pemuda/mahasiswa dan media massa.
Sedangkan Keynote Speaker Senator DIY GKR Hemas. Tiga pembicara yang diundang adalah Dr Ari Sujito S Sos M Si (Sosiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta), Dr Djoko Dwiyanto M Hum (Ketua Dewan Kebudayaan DIY) dan Ranggabumi Nuswantoro S Sos MA (Ketua Prodi llmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta).
Pada Forum Kebangsaan tersebut juga akan diserahkan Penghargaan Kebudayaan "Nugraha Satya Bhakti Budaya" antara lain kepada Bupati Merangin Jambi Dr H Al Haris S Sos MA yang juga akan membawa Tim Kesenian (Tari) dari Merangin Jambi.
Penghargaan serupa akan diterima oleh Walikota Pontianak Kalimantan Barat Ir H Edi Rusdi Kamtono MM MT yang pada peringatan hari jadi ke-248 kota itu 23 Oktober 2019 memecahkan Rekor Muri Pergelaran Tari Jepin dibawakan 6.000 Penari Berbaju Kurung Terbanyak.
Penghargaan Kebudayaan sebagai "Pembina Seni Budaya & Pariwisata Daerah” berupa Medali dan Piagam 60 x 50 cm akan diserahkan GKR Hemas.
Lembaga Kebudayaan Nasional Indonesia (LKNI-Pusat) yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan SK Menkumham RI Nomor AHU-0001323.AH.01.07 bersifat independen.
Visi dan misi lembaga ini sebagai pemaju, pengembang dan pelestari seni budaya bangsa dan kearifan-kearifan lokal.
Sejak embrionya dalam wadah Organisasi Badan Kerjasama Kesenian Indonesia (BKKI), telah sering menyelenggarakan sarasehan-sarasehan kebudayaan dengan tema Pancasila sebagai Jatidiri & Pemersatu Bangsa antara lain bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri RI.
Artinya, Sarasehan Kebangsaan dengan tema tersebut sangat relevan kembali diselenggarakan dalam rangka menyambut lembaran baru Indonesia setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden Terpilih serta terbentuknya Kabinet Indonesia Maju yang lima tahun ke depan akan mengarus-utamakan Pembangunan SDM Unggul untuk Indonesia yang berkemajuan berdasarkan Pancasila. (sol)