APBD DIY 2021 Untuk Penanganan Covid-19

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA — Melalui rapat paripurna (rapur) yang berlangsung Selasa (17/11/2020) sore, DPRD DIY bersama Pemda DIY akhirnya menyetujui penetapan APBD DIY Tahun Anggaran (TA) 2021. Total anggaran sebesar Rp 6,091 triliun difokuskan untuk penanganan Covid-19 dengan prioritas kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial. Kebijakan itu merujuk tema Pembangunan DIY tahun 2021 yaitu  Penguatan SDM Unggul dan Percepatan Pemulihan Sektor Sosial Ekonomi Masyarakat DIY.

Tiga Wakil Ketua DPRD DIY yakni Huda Tri Yudiana, Suharwanta dan Anton Prabu Semendawai dalam konferensi pers usai memimpin rapur yang juga dihadiri Wakil Gubernur DIY Paku Alam X mengakui hingga saat ini legislatif maupun eksekutif belum bisa sepenuhnya lepas sama sekali dari dampak pandemi.

“Kita mendukung BPBD DIY agar setiap saat mengikuti perkembangan yang terjadi baik Covid-19 maupun antisipasi kemungkinan bencana erupsi Merapi. Kita perlu melakukan antisipasi agar punya kecukupan anggaran yang bisa digunakan untuk penanganan darurat serta hal-hal yang memang mendesak,” kata Suharwanta.

Dia menyatakan, merujuk evaluasi perekonomian DIY oleh Bank Indonesia (BI) Yogyakarta triwulan dua tahun 2020, pandemi mengakibatkan kontraksi ekonomi DIY sebesar 56 persen, mengingat  PDRB  (Produk Domestik Regional Bruto) provinsi ini berasal dari sektor pariwisata dan pendidikan.

“Dari perhitungan BI, mahasiswa yang sekarang pulang ke rumahnya masing-masing itu mengurangi peredaran uang di DIY Rp 623 miliar per bulan. Dua sektor ini, pariwisata dan pendidikan, harus digenjot. Kita sekarang pelan-pelan mulai mendorong Pemda DIY membuka pariwisata dengan Pranatan Anyar Pelesiran Jogja yang sekarang sedang digalakkan. Siapkan semua obyek, pelaku wisata serta desa wisata,” paparnya.

Anton Prabu Semendawai menambahkan prinsipnya penyiapan BTT Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sudah dianggarkan kurang lebih Rp 60 miliar digunakan untuk penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi. “Kalau tahun 2020 minus harapannya tahun 2021 plus lagi. Itu yang lebih kita fokuskan,” kata dia.

Huda Tri Yudiana menyampaikan, kegiatan-kegiatan fisik selama tahun 2020 didrop dengan jumlah sangat besar, ada harapan pada APBD DIY 2021  tahun depan kembali berjalan. “Tahun 2021 insyaAllah muncul kembali karena BTT sudah disiapkan sejak awal. Belajar dari pengalaman kita menghadapi pandemi Covid-19 ini sudah lebih kokoh,” ungkapnya.

BTT yang sudah disiapkan, lanjut dia, mudah-mudahan mencukupi. “Kalau memang tidak mencukupi bisa digeserkan lagi tetapi penggeseran itu lebih terencana dibanding tahun anggaran 2020 yang sangat tergesa-gesa, kita semua nervous. Mudah-mudahan tahun 2021 penanganan Covid-19 plus kebangkitan ekonomi kembali DIY sudah bisa kita capai. Itu harapan kita bersama,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Huda mengapresiasi kinerja semua aaggota dewan yang aktif melakulan pembahasan APBD DIY 2020 bahkan sampai menjelang paripurna pun masih rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan.

Dia juga mengapresiasi kinerja Gubernur DIY beserta jajarannya sehingga APBD DIY 2021 bisa disahkan tepat waktu. “Karena kalau kita tetapkan lebih dari hari ini, kita ketabrak cuti bersama dan segala macam hal sehingga akan mempengaruhi awal pada pelaksanaan anggaran Januari 2021,” jelasnya.

Meski terjadi defisit Rp 363,802 miliar, DPRD DIY optimistis APBD DIY dapat berjalan lancar bisa meng-cover kebutuhan rakyat DIY mengingat defisit itu masih dalam koridor peraturan.
Menjawab pertanyaan refokusing anggaran akan diarahkan ke mana, Huda berharap tidak lagi terjadi pergeseran anggaran. “Ketika tidak ada kejadian yang luar biasa sekali di DIY ini, menurut kami tidak perlu refokusing dan APBD bisa berjalan lancar. Refokusing baru kita lakukan kalau terjadi kejadian luar biasa yang sangat tidak kita harapkan,” kata dia.

Huda menekankan pentingnya protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air serta menjaga jarak. “Ini sangat penting bagi kita, mudah-mudahan kita tidak perlu refokusing lagi tapi kalau kita terpaksa melakukan, toh UU itu masih berlaku. Tapi menurut kami refokusing hanya terjadi kalau sangat terpaksa,” tandasnya.

Ditanya lagi sektor apa saja yang akan digenjot untuk memulihkan ekonomi DIY, Huda menjelaskan tetap mengacu dua sektor utama penopang ekonomi yaitu UMKM berbasis pariwisata serta kampus.

“Kami dorong UMKM dan wisata dibuka pelan-pelan dengan protokol kesehatan yang baik. Harapan kami kampus-kampus segera buka kembali dengan prtokol kesehatan yang sangat ketat. Mudah-mudahan ekonomi DIY menggeliat lagi,” harapnya.
 

Pendapat akhir fraksi

Pengesahan APBD DIY tahun anggaran 2021 setidaknya menjadi harapan bagi bangkitnya perekonomian DIY, sebagaimana fraksi-fraksi melalui pendapat akhirnya masing-masing.
Tujuah fraksi itu adalah Fraksi Nasdem-PSI-PD, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa serta Fraksi PDI Perjuangan.

Ketua Fraksi Nasdem-PSI-PD, Suparja, berpendapat APBD 2021 penuh tantangan. “Hal ini dapat kita lihat dari sektor Pendapatan Daerah sebesar Rp 5,72 triliun, sektor Belanja Rp 6,09 triliun, prakiraan defisit anggaran Rp 363,802 miliar, tetapi dipenuhi oleh Pembiayaan Netto sebesar Rp 363,802 miliar menjadi Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan sebesar Rp. 0,00.  Tentu hal ini, akan memberi dampak psikologis bagi kinerja APBD 2021 dan program pembangunan Pemerintah DIY,” paparnya.

Ketua Fraksi PAN, Atmaji, juga berharap APBD dapat bermanfaat dan dimanfaatkan secara optimal untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya, termasuk di dalamnya segala upaya-upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang saat ini terpukul sangat keras.

Dia setuju pariwisata yang merupakan sektor penting dan menjadi tempat masyarakat menggantungkan hidupnya, harus dihidupkan lagi. “Kita menyaksikan banyak sekali desa wisata belum dapat beroperasi karena terhambat berbagai regulasi terkait penanganan Covid-19,” kata dia.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dwi Wahyu Budiantoro memahami, pandemi Covid-19 ini berdampak pada perubahan di seluruh dunia. Perlu ada pola baru yang adaptif dan lebih realistis dilakukan untuk mendorong laju pembangunan.

“Kebijakan keuangan daerah harus mempertimbangkan kondisi perekonomian DIY sebagaimana kondisi Indonesia maupun dunia yang diperkirakan mengalami kontraksi dan beberapa penurunan kinerja ekonomi terkait dengan pandemi global Covid-19 yang belum bisa dipastikan waktu berakhirnya,” ujarnya.

Ketua Fraksi Gerindra Danang Wahyu Broto mendorong penggunaan Dana Keistimewaan untuk program pengurangan angka kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat hendaknya dilaksanakan efektif dan efisen agar tercapai target pengurangan angka kemiskinan.

“Mengingat pandemi Covid-19 belum pasti kapan tuntasnya maka program dan kegiatan yang bersifat fisik, promosi pariwisata, penguatan UMKM, bantuan masyarakat agar bisa diselesaikan on schedule,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Golkar Rany Widayati mengemukakan di tengah situasi sulit dan berat diharapkan APBD DIY tahun anggaran 2021 tetap memprioritaskan penanganan Covid-19, baik untuk penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, khususnya kepada masyarakat yang benar-benar terdampak.

“Kami berharap APBD DIY tahun anggaran  2021 bisa memberikan dampak signifikan  bagi penanggulangan dan penanganan Pandemi Covid-19 yang belum pasti kapan akan berakhir,” kata dia.
Ketua Fraksi PKB Aslam Ridlo menyatakan, dengan adanya proyek fisik, hendaknya pemerintah daerah segera melakukan proses lelang, agar pelaksanaan program infrastruktur dapat dilakukan tepat waktu.

“Pemerintah daerah dapat terus melakukan pengawasan yang intensif terhadap para rekanan pelaksana untuk menjaga kualitas pekerjaan infrastruktur dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya,” kata dia.

Sedangkan Ketua Fraksi PKS Imam Taufik juga mendorong pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin   menangani pandemi Covid-19 supaya bisa terkendali dan bisa tuntas pada akhir  tahun  2021. Dia juga berharap belanja program pengentasan kemiskinan bisa memberikan dampak penurunan angka kemiskinan di DIY.

“Kami berharap Dana Keistimewaan  digunakan sebesar-besarnya untuk  kesejahteraan masyarakat dan bisa menyentuh keluarga miskin di DIY,” kata dia. (*)