Anggota Ombudsman RI Mendatangi Gudang Bulog Purwomartani, Ada Apa?
Teorinya sederhana, penerima bantuan satu bulan 22 juta orang, berarti 220 ribu ton beras.
Nila Hastuti 
KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mendatangi gudang Bulog di Purwomartani Kalasan Sleman, Rabu (19/6/2024) siang. Ada apa? Ternyata, kedatangannya dalam rangka monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan.
Kepada awak media Yeka menjelaskan kunjungannya ke Bulog Purwomartani untuk melihat persediaan beras dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari hasil pantauannya terlihat stok beras di Gudang Bulog Purwomartani cukup melimpah.
"Melihat persediaan beras di Bulog, pemerintah harus siap melakukan stabilisasi pasokan seandainya harga beras mengalami peningkatan kembali. Tentu kami juga ingin mendapat masukan dan informasi terkait kesuksesan program bantuan pangan terhadap inflasi," kata Yeka.
Menurut dia apabila ternyata program ini sukses maka program bantuan pangan seharusnya didesain supaya kontinu. Nanti akan ada pembicaraan dengan Bank Indonesia.
Teori sederhana
"Dalam setahun ini Ombudsman mencatat uji sukses pengendalian inflasi itu adalah pengucuran beras pangan. Teorinya sederhana beras bantuan pangan ini satu bulan kurang lebih penerimanya 22 juta orang dengan 10 kg beras, berarti 220 ribu ton beras per bulan," jelas Yeka.
Artinya lanjut Yeka, dalam satu bulan sebanyak 22 juta rumah tangga tidak masuk pasar. "Coba dibayangkan jika tidak ada bantuan pangan artinya 22 juta orang masuk ke pasar. Dan kalau 22 juta orang masuk pasar pasti akan meningkatkan harga beras," papar Yeka.
Ombudsman memberi masukan pemerintah jangan main main terhadap program stabilisasi dan pengendalian inflasi. Pemerintah ada bantuan pada bulan Agustus, September dan Oktober, namun Ombudsman melihat potensi pengendalian pasokan dan pengendalian inflasi akan bermasalah apalagi ini ditahun paceklik.
"Ombudsman akan memberi catatan pada pemerintah khususnya kepada Menteri Keuangan agar program bantuan pangan ini tetap dilakukan dan disalurkan setiap bulan agar inflasi terjaga, kemiskinan dengan sendirinya dapat dibantu oleh pemerintah dan otomatis angka kemiskinan tidak bertambah," jelas Yeka.
Bobot politik
Apalagi pada tahun politik kestabilan harga dan inflasi penting karena sering di tahun politik apalagi pilkada menjadi isu-isu politik banyak masyarakat.
Ombudsman RI mengharapkan pemerintah Indonesia tetap seperti sebelumnya, yaitu memberikan dukungan menyediakan dana agar bantuan pangan itu ada setiap bulan.
"Komoditas beras ini kan sudah telanjur bobot politiknya tinggi, impor sedikit jadi cacian, harga beras naik jadi cacian, harga gabah tinggi konsumen menjerit, gabah turun petani menjerit," kata Yeka.
Harapannya pemerintah memberi bantuan pangan bukan hanya sekadar memberi makan orang miskin tetapi harus mengendalikan inflasi.
Pengecekan
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo mengatakan bantuan pangan sudah dijalankan dari tahun lalu. Pada 2024 dijalankan Januari-Juni. Dan akan memberikan bantuan lagi pada bulan Agustus, November dan Desember.
Pihaknya melakukan pengecekan bagaimana pelaksanaan yang dilakukan di lapangan. “Jadi, terkait bahan pangan adalah penugasan oleh Bulog, kemudian bagaimana Bulog mendistribusikannya,” ungkapnya. (*)
