Anggota DPR RI Desak Penarikan Dubes RI di Paris
Siaran Pers 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Kecaman terhadap pernyataan presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang melecehkan umat Islam semakin meluas. Anggota DPR RI dari DIY, Gandung Pardiman, mengecam keras pernyataan tersebut.
Ketua DPD I Partai Golkar DIY ini menilai pernyataan presiden Macron mengenai Islam terkesan menggeneralisasi ajaran Islam. “Padahal, Agama Islam pada prinsipnya mengajarkan rahmatan lil alamin, perdamaian,” ungkapnya melelaui pernyataan pers, Minggu (1/11/2020), di Yogyakarta.
Gandung menegaskan DPD Golkar DIY mendukung penuh sikap pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Joko Widodo. “Kami Golkar DIY mendukung penuh sikap Pemerintah Indonesia yang telah disampaikan Presiden Jokowi dan akan mengambil langkah diplomatik memanggil Dubes RI di Paris. Bahkan jika perlu tarik dubes RI di Prancis," tegas Gandung.
Semestinya, lanjut dia, presiden Prancis Emmanuel Macron lebih sensitif terhadap pernyataannya terkait dengan karikatur Nabi Muhammad SAW.
“Kebebasan berpendapat boleh saja ditegakkan. Namun kebebasan itu juga ada batas-batas tertentu yang tidak menyinggung hal yang sangat dihormati di dalam ajaran Islam, yaitu menghormati Nabi Muhammad SAW,” ujarnya.
Gandung menambahkan, salah satu negara di Eropa yakni Belgia pun menjunjung tinggi dan menghormati Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi umat Islam sedunia. Hal ini dibuktikan pemerintah Belgia memecat seorang guru yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW karena pada saat pelajaran menunjukkan karikatur Nabi Muhammad SAW dan Presiden Macron.
Gandung juga mengecam tindakan main hakim sendiri atas nama agama dalam kasus pemenggalan atas nama agama yang memperagakan kartun Nabi Muhammad SAW. Aksi tidak terpuji itu juga tidak bisa dibenarkan.
“Tindakan main hakim sendiri tersebut tidak boleh dilakukan dalam sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum," tegasnya.
Oleh karena itu Gandung Pardiman mendukung penuh sikap presiden Jokowi. “Kami mendukung sepenuhnya pernyataan resmi pemerintah yang disampaikan Presiden Jokowi mengenai masalah ini,” tandasnya. (*)
