Alarm Bagi Industri Telco Nasional, Kehadiran Starlink Berpotensi Menggerus Pasar

KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA—Disambut gempita saat peluncurannya di Bali, tak urung kehadiran layanan internet Starlink membuat panas dingin industri telekomunikasi di Indonesia. Pasalnya, layanan internet milik Elon Musk ini, ternyata juga mendapatkan izin landing rights. Ini artinya layanan Starlink bebas masuk dan melakukan kegiatan bisnis di seluruh Indonesia, bukan hanya di remote area.

“Kami mengucapkan selamat kepada Starlink sudah launching di Bali. Tapi ini jelas mengusik industri telekomunikasi nasional. Sebab ternyata Starlink mengantongi izin landing rights atau hak labuh satelit juga,” kata Komisaris Independent PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), Wawan Iriawan, di Plaza Telkom Yogyakarta, Selasa (21/5/2024).

Menurut Wawan, kehadiran Starlink dengan izin landing rights akan mengganggu slot orbit satelit RI. Sehingga, bisnis satelit di Indonesia tidak lagi laku dan tidak relevan secara bisnis. Itu karena satelit yang dimiliki penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia saat ini ditempatkan di orbit yang lebih tinggi, yakni Geostationary Orbit (GEO). Beda dengan satelit Starlink dengan level ketinggian yang rendah atau Low Earth Orbit (LEO).

“Jelas yang satelitnya lebih tinggi tidak menjangkau sebaik yang lebih rendah. Bahkan ada risiko, kita tidak bisa mmepertahankan slot orbit satelit Republik Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Starlink saat ini juga sudah mulai mempengaruhi bisnis telco di Indonesia, lantaran mereka juga mengembangkan dan masuk ke layanan business-to-consumer (B2C) untuk sektor ritel dan konsumen akhir. Tak lagi business-to-business (B2B) seperti rencana semula yang dilakukan dengan Kemenkes, untuk lebih menjangkau layanan di remote area yang selama ini belum terjangkau layanan internet seperti puskesmas.

Akan Tergerus

Mneyikapi perkembangan dari masuknya Starlink, Wawan mengajak para pelaku bisnis dan perusahaan telekomunikasi di Indonesia untuk bersama-sama mendorong perbaikan regulasi, yang lebih menjamin sehatnya persaingan usaha di antara penyedia layanan internet. 

Tanpa upaya bersama, Wawan khawatir pasar bisnis telco yang ada saat ini akan tergerus. Apalagi Starlink adalah perusahaan kelas dunia dengan modal yang tak terbatas. Hal ini terbukti, baru beberapa hari resmi beroperasi di Indonesia, Starlink sudah melakukan praktik banting harga. Sebuah praktik bisnis yang jelas sulit dilakukan oleh penyedia layanan internet di Indonesia selama ini.

“Kami selama ini patuh dengan regulasi dan semua ketentuan. Termasuk perpajakan. Tanpa keseriusan seluruh perusahaan dan dukungan pemerintah untuk terciptanya iklim bisnis yang fair, apa yang dilakukan Starlink dengan praktik dumping harga akan mematikan usaha telekomunikasi di Indonesia. Dan dampaknya akan luas, termasuk pada pendapatan negara dari pajak yang akan terus tergerus. Kami berharap pemerintah tegas mengatur, mana yang bisa dikerjakan Starlink dan mana yang jadi porsi industri nasional,” tandasnya.

Menurut Wawan, apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan milik Elon Musk sudah luar biasa longgar. Boleh jadi, hal ini tak lepas dari kabar terkait komitmen pada pembangunan ekosistem battery dan electric car. Namun Wawan berharap, pemerintah juga waspada dengan berbagai kemungkinan, seandainya komitmen itu tidak berjalan sesuai rencana. 

“Kami berharap ada perhitungan yang akurat. Bayangkan kalau ternyata Tesla tidak jadi membangun ekosistem itu,” katanya. (*)