Akibat Pandemi, Sejumlah Pekerjaan Infrastruktur Ditunda

KORANBERNAS.ID, SLEMAN--Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) kabupaten Sleman, Taupiq Wahyudi mengatakan, pandemi Covid-19 yang sedang melanda berdampak terhadap realisasi kegiatan di Dinas DPUPKP Sleman.Sejumlah pekerjaan terpaksa ditunda, karena anggaran dirasionalisasi untuk penanganan Covid-19.

Anggaran yang dialokasikan di APBD murni senilai Rp 414,88 miliar. Namun pada April 2020 dilakukan rasionalisasi sebesar Rp 233,61 miliar. Sehingga otomatis hanya tersisa anggaran Rp 181,27 miliar.

“Selama Covid, anggaran dipotong hingga setengah. Pekerjaan yang tidak bisa terealisasi tahun ini, kami usahakan tahun depan. Tapi volumenya dikurangi,” kata Taupiq kepada wartawan di Sleman, Selasa (13/10/2020).

Menurutnya, semula DPUPKP menargetkan pengerjaan 510 paket proyek. Namun dengan adanya rasionalisasi anggaran, hanya 204 paket yang dilanjutkan. Terbanyak pada Bidang Cipta Karya yang sebagian besar terkait dengan program penyediaan sarana air minum.

Bidang Bina Marga, hanya menyisakan 21 paket pekerjaan dari awalnya 105 paket.

“Ada beberapa kegiatan di Bina Marga yang curi start, sebelum ada Covid-19 sudah dikerjakan. Ada sekitar lima paket. Di antaranya peningkatan Jembatan Ngipik, dan ruas jalan Kaliduren-Sumber, serta pemeliharaan berkala tiga ruas jalan,” tuturnya.

Kendati masa pandemi, pengerjaan beberapa proyek tetap berjalan semisal pembangunan Gedung DPRD dan Setda Sleman. Untuk mencegah penularan Covid-19, protokol kesehatan diberlakukan ketat terhadap pekerja proyek yaitu semuanya harus memakai masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak.

Untuk kegiatan skala besar, para pekerja terlebih dulu di-rapid test. Di setiap proyek terdapat Gugus Covid-19 diketuai oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), yang bertugas memantau kepatuhan protokol kesehatan. Jika ada pekerja yang baru pulang dari luar kota, akan kembali dilakukan rapid test.

“Rapid test diterapkan untuk pekerjaan skala besar seperti pembangunan gedung. Kalau yang skalanya kecil, pekerja sebatas diminta memakai masker, namun selama ini tidak pernah ada kejadian pekerja proyek positif Covid-19,” beber Taupiq.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Sleman, Achmad Subhan menambahkan, awal tahun ini terdapat alokasi anggaran Rp 110 miliar. Namun karena pandemi, tidak lebih dari Rp 10 miliar yang terealisasi

“Di ABT, kami mendapat alokasi anggaran sekitar 1 miliar rupiah, untuk peningkatan Jembatan Beji dan Jembatan Puren. Untuk Jembatan Merah, kemungkinan baru bisa terlaksana tahun 2022, tapi itu tidak jadi masalah karena masih ada jalur alternatif yang bisa dilalui pengendara,” kata Subhan. (*)