Warga Guwosari Pajangan Bantul Bisa Mengevaluasi Bahkan Menghentikan Program

Warga Guwosari Pajangan Bantul Bisa Mengevaluasi Bahkan Menghentikan Program
Program review Kalurahan Guwosari Pajangan Bantul di Ingkung Kuali 4 Kalakijo, Sabtu (20/5/2023) malam. (sariyati wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID, BANTUL – Bekerja sama dengan Japan Initiative, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asal Jepang, TIFA dan Alterasi, Pemerintah Kalurahan Guwosari Pajangan Bantul menggelar Review Evaluasi Program Pembangunan Berbasis Masyarakat  yang dilaksanakan di Ingkung Kuali 4, Kalakijo, Sabtu (20/5/2021) malam.

Kali ini, yang di-review adalah Program Pendampingan Ibu Hamil Berisiko Tinggi dan Program Layanan sampah Bumkal Guwosari Maju Sejahtera Unit Go-Sari. Teknisnya, tim kalurahan memilih secara acak 20 warga untuk menilai dua program yang di-review.

"Jadi kita gunakan program exel waktu itu dengan mengacu pada DPT Guwosari. Kita pilih warga secara acak atau random dengan  rentang usia 17  tahun hingga 60 tahun dengan memperhatikan keterwakilan  pedukuhan, gender dan  keterwakilan disabilitas," kata Masduki Rahmad SIP, Lurah Guwosari, kepada koranbernas.id di lokasi.

Selanjutnya, mereka yang terpilih diberi ringkasan program. Mulai latar belakang permasalahan hingga tujuan program. Lalu dilakukan presentasi oleh pelaksana program, kemudian ditanggapi atau dikuatkan oleh evaluator.

Inilah yang menjadi pertimbangan warga yang terlibat dalam review, apakah dinilai baik, dilanjutkan dengan catatan atau bahkan dihentikan.

Penilaian itu kemudian dihitung dan diskor secara terbuka di papan nilai dan bisa disaksikan semua yang hadir.

 "Hasilnya nanti dijadikan rekomandasi untuk masukan atau evaluasi anggaran tahun 2024. Program review kita laksanakan sebelum proses perencanaan di desa itu berjalan," kata Lurah Masduki.

Skor nilai review Kalurahan Guwosari Pajangan Bantul di Ingkung Kuali 4 Kalakijo, Sabtu (20/5/2023) malam. (sariyati wijaya/koranbernas.id)

Contoh, saat uji coba review tahun 2022 soal Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Waktu itu hasilnya program tetap diteruskan namun dengan harapan anggaran atau dana ditambah dari yang sudah digulirkan sebelumnya Rp 15 juta per unit.

Akhirnya, rekomendasi itu disampaikan ke Pemerintah DIY. Tahun ini Guwosari mendapat RTLH bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) keistimewaan lima unit dengan masing-masing unit mendapat Rp 50 juta.

Menurut Masduki, program review seperti ini sudah dilaksanakan lama di Jepang dan mereka adopsi. Input-nya bervariasi, selain yang selama ini dilakukan secara internal oleh Bamuskal dan LKD.

"Kami berharap dari review yang kami lakukan akan mendapat respons dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait ketika sudah muncul hasil atau rekomendasi," katanya.

Project Director Japan Initiative, Taki Kitada, mengatakan program review di Bantul dilaksanakan di dua kalurahan yakni Guwosari Kapanewon Pajangan dan Sriharjo Kapanewon Imogiri.

"Program ini sudah berjalan dua tahun. Jika tahun lalu masih uji coba, sekarang Kalurahan Guwosari sudah membentuk tim review secara penuh. Sangat bagus sekali," katanya.

Menurut Taki program review telah dilaksanakan oleh pemerintah di Jepang sejak lama. (*)