Wakil Bupati Sleman Mengakui Terjadi Deflasi Saat Transisi Kepemimpinan

KORANBERNAS.ID, SLEMAN -- Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengakui berdasarkan data yang ada di wilayah Kabupaten Sleman maupun DIY memang terjadi deflasi atau penurunan harga barang secara berkelanjutan.

Namun demikian deflasi yang terjadi pada masa transisi kepemimpinan itu dinilai tidak berlebihan. Apalagi, satu di antara penyebab deflasi karena ada kebijakan pemerintah terkait diskon tarif listrik 50 persen.

"Kalau melihat khususnya di Kabupaten Sleman ada deflasi tapi tidak berlebihan. Artinya bisnis yang ada di Sleman, terkait apa saja, nyatanya masih bisa bertahan dan masih laku. Berarti daya beli masih tinggi juga. Kalau tidak, pasti banyak yang tutup," ujarnya ketika memimpin High Level Meeting Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman.

Rapat yang membahas pengendalian harga barang kebutuhan pokok selama Ramadan hingga Idul Fitri 1446 H kali ini berlangsung di ruang Sembada Setda Kabupaten Sleman, Rabu (5/3/2025).

Tidak berlebihan

Menurut dia, sejumlah warung makan di Sleman sejauh ini terlihat masih eksis berjualan dan banyak pelanggan. Danang menilai penurunan harga berturut-turut, terjadi tidak berlebihan.

"Yang penting saat ini bagaimana menjaga uang di masyarakat dengan uang yang dibelanjakan tetap stabil. Karena inflasi itu terjadi akibat uang yang ada melebihi barang yang dijual," kata Danang.

Dia melihat Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proksi perhitungan inflasi di Kabupaten Sleman pada minggu ke-4 Februari berada di angka -3,07 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman, Rintang Awan Ultribakti Umbas, mengatakan data tersebut dipotret dari sampel 20 komoditas pokok dari delapan pasar di wilayah Sleman.

Penurunan harga

"Angka -3,07 persen ini artinya memang deflasi. Secara rata-rata andil terbesarnya (komoditas) beras, cabai rawit, bawang merah ada penurunan harga. Tapi hati-hati, ini dihitung antar minggu. Jadi IPH ini minggu keempat (Februari) terhadap minggu ketiga," kata Rintang.

Menurut dia, Sleman merupakan Kabupaten yang tidak menjadi sampel perhitungan inflasi di DIY sehingga perhitungannya menggunakan Indeks Perkembangan Harga.

Adapun inflasi DIY dihitung menggunakan lebih dari 300 komoditas yang sampelnya dipotret dari sejumlah pasar di Kota Yogyakarta dan wilayah Gunungkidul.

Hasilnya, inflasi bulanan (month to month) di DIY berada di angka -0,80 persen. Artinya belanja bulan Februari terjadi penurunan harga secara rata-rata terhadap 300 komoditas dibanding bulan Januari.

Inflasi tahunan

Adapun inflasi tahunan (years on years) di DIY berada di angka-0,30 persen. Angka ini membandingkan Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Februari tahun 2025 terhadap indeks harga konsumen bulan Februari tahun 2024.

Berarti, kata dia, dihitung rata-rata selama setahun. Sedangkan inflasi tahunan secara nasional menempati angka -0,09 persen. "Jadi memang semua angka ini menunjukkan bahwa ada deflasi, sampai di bulan Februari," katanya.

Disampaikan, penurunan harga kerap terdengar baik. Sebab, harga yang turun sering dimaknai dapat memperluas kesempatan masyarakat buat membeli barang.

Akan tetapi, deflasi ini justru bisa mempertajam pelemahan ekonomi. Karena harga yang turun secara terus-menerus membuat masyarakat memiliki ekspektasi lebih jauh yaitu harga barang akan bisa turun lagi atau berharap diikuti penurunan barang lain.

Laju produksi

"Kondisi ini membuat masyarakat menunda untuk berbelanja," jelas Rintang. Jika terjadi terus menerus maka barang tidak terserap oleh pasar karena permintaan terus merosot.

Akibatnya, lanjut dia, produsen akan memperlambat laju produksi. Jika produksi melambat maka pendapatan otomatis anjlok sehingga biaya produksi perlu ditekan dengan cara pengurangan jumlah pekerja. Hal ini bisa berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. (*)