Tiga Paslon Pilkada Bantul Harus Komitmen Anti Politik Uang

Jangan sampai slogan anti money politics hanya diucapkan saja atau sekadar retorika.

Tiga Paslon Pilkada Bantul Harus Komitmen Anti Politik Uang
Ketua FMPPB Kabupaten Bantul, Zahrowi. (istimewa)

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Pilkada Bantul yang akan dilaksanakan 27 November 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon) yakni Untoro Hariadi - Wahyudi Anggoro Hadi, Abdul Halim Muslih - Aris Suharyanta dan Joko B Purnomo - Rony Wijaya.

Kepada tiga pasangan calon, Ketua Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Kabupaten Bantul (FMPPB), Zahrowi, meminta mereka berkomitmen melaksanakan anti-politik uang.

"Jangan sampai slogan anti-money politics hanya diucapkan saja ataupun hanya sekadar retorika," kata Zahrowi di rumahnya Dusun Plebengan Kalurahan Sidomulyo Bambanglipuro Bantul, Senin (11/11/2024).

Memang, kata dia, ketiga pasangan calon sudah menyatakan anti-politik uang dan itu ditegaskan pada debat putaran kedua di TVRI Yogyakarta Jumat (8/11/2024) silam.

Pembuktian

"Kita membutuhkan pembuktian. Selain kesiapan paslon, tim masing-masing juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat pemilih agar memilih calon bukan karena uang atau janji-janji," katanya.

Dia juga  mengimbau paslon Pilkada Bantul berkomitmen dan realistis.“Sehingga masyarakat tidak terbawa angan-angan harapan mendapat uang yang jika dikalkulasi, sesungguhnya itu merendahkan martabat rakyat," lanjut pria yang dikenal kritis sejak menjadi guru di Bantul tersebut.

Contoh, jika satu suara diberi uang Rp 50 ribu dengan masa jabatan pemimpin lima tahun, maka sama saja setahun rakyat hanya dapat Rp 10 ribu. Jika dibagi 365 hari dalam setahun, nilainya amat kecil.

Menurut dia, praktik politik uang menandakan indeks kualitatif SDM yang rendah. Praktik seperti itu menjadikan pilkada berjalan tidak demokratis, tidak  berkualitas dan tidak akuntabel.

Cari pepulih

Selan itu, juga menjadi pintu masuk praktik korupsi bagi seorang pemimpin. Ketika dia menjabat maka akan mencari pepulih terhadap uang yang sudah dikeluarkan saat proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Terpisah, tokoh pendidikan dari Kapanewon Pundong, Drs Agus Slamet Raharjo, mengatakan masyarakat harus menghindari segera praktik politik uang.

"Ketika akan memilih pemimpin maka hal yang harus diperhatikan adalah track record dari yang bersangkutan selain visi misi dan program yang akan dijalankan," kata Agus yang pernah menjabat kepala sekolah tersebut.

Politik uang, lanjut Agus, bukan pendidikan politik yang baik. "Maka mari kita bersama-sama menciptakan Pilkada Bantul yang bermartabat dengan menghindari segala praktik politik uang yang mencederai proses demokrasi," katanya. (*)