Sultan Melantik Sekda DIY, Pj Walikota dan Pj Bupati Kulonprogo

Pejabat baru diminta menjaga kondusivitas Pemilu 2024 dan mengembangkan kawasan Selatan serta pengentasan kemiskinan di DIY.

Sultan Melantik Sekda DIY, Pj Walikota dan Pj Bupati Kulonprogo
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Beny Suharsono menjadi Sekda DIY pada Senin (22/5/2023) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.(yvesta putu ayu/koranbernas.id)
Sultan Melantik Sekda DIY, Pj Walikota dan Pj Bupati Kulonprogo

KORANBERNAS.ID,YOGYAKARTA -- Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Beny Suharsono menjadi Sekda DIY pada Senin (22/5/2023) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Pelantikan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dalam struktur kepegawaian Pemda DIY.

Selain itu berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/TPA tahun 2023. Beny menggantikan Baskara Aji sebagai Sekda DIY. Aji memasuki masa pensiun pada Maret 2023 lalu.

Selain Sekda, Sultan juga melantik Singgih Raharjo sebagai Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta. Singgih yang menjabat Kepala Dinas Pariwisata (dinpar) DIY menggantikan Sumadi yang selama setahun teralhir menjabat Pj Walikota.

Kepala Dinas Perhubungan (dishub) DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti juga dilantik sebagai Pj Bupati Kulon Progo kali ini. Made menggantikan Pj Bupati Kuloin Progo sebelumnya, Tri Saktiyana.

Sultan mengungkapkn, peran sekretaris daerah sangat sentral karena berkewajiban membantu gubernur menyusun kebijakan, dan membina hubungan kerja dengan aparatur di jenjang bawah. Oleh karena itu, pengangkatan Sekda DIY wajib berdasarkan atas pertimbangan kemampuan, kepercayaan dan akuntabilitas pejabat tersebut.

"Sekda wajib bertindak sebagai komunikator pemerintah, untuk mencerminkan kebijakan Pemda DIY," ujarnya.

Sekda DIY perlu memiliki kearifan dengan turut menyemai nilai-nilai budaya dan Keistimewaan Yogyakarta. Sekda juga harus berperan dalam mengakselerasi pembangunan, antara lain aktif dalam koordinasi Proyek Strategis Nasional, pembangunan wilayah Jogja Bagian Selatan, serta berbagai pembangunan infrastruktur pemerintah daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat DIY.

“RPJPD 2005-2025 memberikan tekanan prioritas pada pentingnya pemberian pendampingan, subsidi, dan investasi yang lebih besar dalam upaya merealisir skema Jogja Menghadap ke Selatan. Pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin melalui peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, dan infrastruktur juga menjadi sebuah urgensi,” kata Sri Sultan.

Sekda terlantik menurut Sri Sultan harus mampu mewujudkan Panca Mulia. Tentunya harus didukung dengan bukti dan parameter yang jelas, mulai dari pemilihan variabel, indikator dan metode pengukuran outcome yang tepat. Outcome yang diharapkan setidaknya mencakup semakin kecilnya tingkat kemiskinan, kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah, dan Good-governance pada berbagai tingkatan.

Keenam poin tersebut, diharapkan juga mewarnai pelaksanaan Reformasi Kalurahan, yang saat ini, sudah mencapai tahap urgensi implementasi. Hal ini mengingat, bahwa ujung tombak peningkatan kesejahteraan rakyat, sejatinya tergantung pada mobilisasi di tingkat kalurahan.

“Menduduki jabatan sebagai Sekda harus dimaknai sebagai sebuah amanah. Maka, dalam menjalankannya perlu netepi laku Handayani Hanyakra Purana. Yaitu upaya memberikan motivasi, dan berperan selayaknya sumur sinaba, dikarenakan keilmuan dan pengalamannya,” paparnya.

Sementara kepada Aji, Sultan ingin Aji tetap melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat, dan tetap berkenan memberikan masukan positif-konstruktif untuk Pemda DIY, berbekal pengalaman pengabdiannya. 

"Kepada wiyos santoso yang selama sekitar 3 bulan terakhir bertugas sebagai penjabat sekda diy juga disampaikan terimakasih," ujarnya.

Fokus Atasi Kemiskinan

Beny mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur DIY, ia akan berupaya untuk membantu program pengurangan angka kemiskinan menuju ke angka 8,66% di tahun 2027. Fokus yang kedua adalah pembangunan wilayah selatan supaya bisa berkembang dan tumbuh lebih baik, seperti pertumbuhan yang ada di DIY bagian utara dan tengah.

“Kami akan serius berfokus melaksanakan reformasi kalurahan yang dicanangkan untuk mempercepat akselerasi pembangunan di wilayah selatan tanpa meninggalkan wilayah utara. Kemudian melakukan budaya inovasi juga akan dilakukan untuk merubah atau memperteguh percepatan reformasi didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi,” kata Beny.

Pj Walikota Yogyakarta, Singgih Raharjo dan Pj Bupati Kulonprogo, Ni Made Dwipanti Indrayanti. (yvesta putu ayu/koranbernas.id)

Jaga Kondusivitas Pemilu

Sementara kepada Singgih dan Made, Sultan juga telah menegaskan, di masa jelang pesta demokrasi 2024, Penjabat Bupati dan Wali Kota diharapkan dapat mengantisipasi fluktuasi dinamika yang terjadi baik di dunia nyata maupun jagad maya. Untuk itu, keduanya diimbau untuk selalu aktif menjaga kohesi sosial, dengan menyemai nilai-nilai budaya dan Keistimewaan Yogyakarta, untuk menyejukkan suasana. 

"Tegakkan netralitas ASN, agar pemilihan serentak dapat terlaksana dengan adil, jujur, dan bermartabat," paparnya.

Terkait ketugasan sebagai Penjabat Bupati maupun Penjabat Wali Kota, Sri Sultan meyakini jika Ni Made maupun Singgih akan dapat menunaikan ketugasannya dengan baik. Hal ini dikarenakan keduanya telah memiliki berbagai pengalaman menjabat di sektor-sektor strategis tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Pemda DIY.

“Kedua penjabat juga cukup mengenal peta sosio-kultural kemasyarakatan Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Sehingga bisa diharapkan, manajemen pemerintahan sementara yang dijalankannya, akan selalu berbasis pada kepentingan masyarakat,” imbuh Sri Sultan.

Sri Sultan pun berharap, kedua Penjabat yang baru ini juga bisa seiring sejalan dengan upaya mendukung pencapaian visi Gubernur DIY yakni ‘Mewujudkan Pancamulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi’. Dan outcome yang diharapkan atas visi Gubernur DIT tersebut ialah menurunnya kemiskinan; meningkatkan kualitas SDM Yogyakarta; lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram; kehidupan ekonomi yang layak; mengecilnya ketimpangan sosial antar wilayah; serta good-governance pada berbagai tingkatan.

“Dengan kondisi seperti itu, saya optimis, semua perangkat Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta dapat membantu Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, dalam melaksanakan agenda-agenda daerah yang sangat penting dalam waktu dekat ini. Kepada Saudari Ni Made Dwipanti Indrayanti dan Saudara Singgih Raharjo, saya sampaikan selamat bekerja dan mengabdi,” ungkap Sri Sultan.

Singgih Raharjo mengatakan, masa jabatan hingga Mei 2024 mendatang menjadi tantangan tersendiri, di tengah konstelasi politik yang harus menjadi perhatian. Menurutnya, Sri Sultan juga menyampaikan pesan agar dirinya mampu melakukan pendekatan pelayanan publik di semua sektor.

“Ngarsa Dalem tadi betul-betul menekankan untuk koordinasi, kolaborasi antar stakeholder, dalam rangka menciptakan pesta demokrasi yang aman, nyaman. Ngarsa Dalem juga berpesan bagaimana kami bisa mengawal pengentasan kemiskinan dan stunting yang juga menjadi perhatian di DIY,” ungkapnya.

Made mengatakan, berkaitan dengan tahun politik, ia diminta untuk menjaga netralitas dan tidak memihak. Dan menjaga kondusivitas jelang hingga saat pemilihan umum harus dilakukan. Dan khusus untuk Kulon Progo, tugasnya ialah mengawal aerotropolis.

“Karena saat ini (aerotropolis) sedang on going kerja sama dengan JICA. Kita mengawal itu untuk implementasi, yang berkaitan dengan dokumen perencanaan maupun tata ruangnya. Ketika kita berbicara aerotropolis, tentu untuk mendukung bandara YIA,” imbuhnya. (*)