Pilkada Bantul, Laskar Al Fattah Mendukung Pasangan Noto

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Laskar Al Fattah Kabupaten Bantul mendukung pasangan Drs H Suharsono-H Totok Sudarto MPd atau  pasangan Noto pada Pilkada 9 Desember mendatang. Pernyataan dan deklarasi dukungan dilakukan di kediaman H Suharsono, Ndalem Kusuma Sewon, Jalan Parangtritis, Sabtu (21/11/2020) sore.

Hadir dalam kesempatan tersebut Calon Bupati nomor urut 2, H Suharsono, Ketua Timses pasangan Noto, Arif Iskandar dan jajaran. Deklarasi dipimpin Ketua laskar Al Fattah, Yogi Hermawan, dan ditirukan oleh perwakilan laskar se Bantul.

“Kenapa kami menjatuhkan pilihan kepada pasangan Noto? Karena kami dan saya sendiri melihat selama menjabat sebagai bupati sejak 2015 hingga sekarang, Bantul banyak sekali kemajuannya. Misal infrastruktur Bantul semakin bagus, penyaluran dana-dana bantuan bagi masyarakat juga teralisasi dengan baik dan lancar,” kata Yogi.

Selain itu, hal yang membuat laskar ini salut adalah komitmen dari H Suharsono dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Bantul.

“Sebelum menentukan dukungan, kami mencari informasi mengenai calon yang akan bertarung. Kami kemudian sepakat mengusung, mencoblos dan memenangkan pasangan Noto. Kami cari pemimpin yang mengayomi dan bersih, mengapresiasi warganya, dan itu kami temukan pada sosok pasangan Noto,” tandasnya.

“Kami lebih suka yang nyata, bukan hanya janji-janji saja. Kalau Pak Harsono sudah terealisasi programnya. Jadi memberikan bukti kepada masyarakat, maka layak kalau memimpin kembali,” lanjut Yogi.

Laskar Al Fattah siap untuk mensosialisasikan program dan prestasi, mengenalkan sosok Noto kepada lingkungan terdekat yakni  keluarga. Sebelum akhirnya ke tetangga sekitar dan lingkungan masing-masing, mengingat anggota Al fattah menyebar di seluruh Bantul.

Sementara Drs H Suharsono mengatakan, memimpin Bantul adalah amanah dan segala program dibuat dan dijalankan bagi masyarakat. Sehingga pensiunan polisi ini selalu mengedepankan kepentingan dan kesejateraan masyarakat. Termasuk bagaimana menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Sehingga selama saya menjabat tidak ada pejabat atau staf saya yang tersandung kasus korupsi. Dan saya terus bertekad, menjalankan pemerintahan di Bantul  secara bersih,” katanya.

Komitmen dirinya sebagai bupati beserta jajaran pemerintah kabupaten Bantul dan masyarakat tersebut, berbuah manis. Hal  ditandai dengan ditetapkanya Bantul sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh KPK RI. Pemkab Bantul juga mendapat beragam penghargaan, termasuk menerima hadiah dari KPK berupa 9 unit mobil yang diperuntukkan bagi operasional pemerintahan, termasuk pemadam kebakaran di Kabupaten Bantul.

“Biasanya KPK itu menyita mobil kalau ada kasus. Nah, di Bantul sebaliknya, kita justru diberi hadiah mobil. Jadi mari kita pertahankan WBK dan lanjutkan pemerintahan yang bersih,” tandasnya. (*)