Menghadapi Pemilu 2024, Semua Sepakat Anti Politik Uang

KORANBERNAS.ID, BANTUL--Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Bantul sudah lima tahun ini eksis sebagai desa Anti Politik Uang (APU).

Untuk menguatkan kembali komitmen APU maka digelar sarasehan di Pendopo Kalurahan Murtigading dengan tema “Mengasah Ketajaman Budi Pekerti Mencerahkan Tegaknya Demokrasi”, Sabtu (17/6/2023).

Hadir dalam acara tersebut Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih,Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DIY, Sutrisnowati, M.Psi, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Harlina, SH didampingi Drs. Supardi (Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul Divisi Pencegahan, Partisipasi), Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati,  MH (Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi), Nuril Hanafi, S.T (Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul Divisi SDM dan Organisasi) dan Jumarno, MH (Komisioner Bawaslu Kabupaten Bantul Divisi Penyelesaian Sengketa).

Hadir pula Heru Wismantara MM (Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bantul), Dionysius Wira Kusuma (Kepala Jawatan Keamanan Kapanewon Sanden),Drs. Bambang Trijanto, M.Pd (Lurah Murtigading), Karyanto (Ketua Panwaslucam Sanden), Moch Edward Trias Pahlevi (Koordinator Umum KISP), Asmadi (Ketua Tim Desa APU Kalurahan Murtigading) dan Panwaslucam SE Kabupaten Bantul.

“Mohon maaf rencana kegiatan ini sebenarnya diadakan bulan Mei namun bisa terlaksana pada bulan Juni. Kami bersyukur bahwa Desa APU di Murtigading masih eksis,”kata Lurah Bambang.

“Saya ingin meskipun Desa APU adalah gerakan relawan namun jangan hanya mengedepankan kualitas namun kuantitas juga harus di ke depankan,”lanjutnya.

Asmadi, Ketua Tim Desa APU Kalurahan Murtigading mengatakan Gerakan Desa APU merupakan gerakan yang penuh tantangan. Maka dari itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak, harapnya dengan adanya Gerakan APU bisa mengurangi politik uang.

“Berawal dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Di Murtigading kala itu. Ada kesadaran sekelompok kecil masyarakat di Murtigading yang menginginkan pemilihan Kepala Desa tidak diwarnai dengan penggunaan politik uang. Gerakan moral anti politik uang merupakan momentum yang perlu dibangun dan ditumbuh kembangkan lagi untuk memerangi praktek politik uang dalam setiap agenda pemilihan kepemimpinan,” katanya

Budaya politik uang sungguh merupakan cara-cara yang merusak sendi demokrasi yang selama ini menjadi pilihan bangsa Indonesia dalam rangka pergantian kepemimpinan. Dan sampai saat ini sudah ada 15 Kalurahan yang mendeklarasikan Desa APU di Kabupaten Bantul.

Sementara Bupati mengatakan, bahwa dengan politik uang ada beberapa efek yang diakibatkan. Diantaranya para pelaku politik uang tentu akan berpikir bagaimana mengembalikan uang itu kembali.

“Pemimpin yang dihasilkan dari politik uang dalam pikirannya pasti berpikir bagaimanai cara mengembalikan uangnya, maka dari itu tidak bisa dipungkiri politik uang akan merajalela. Kita harus menyadarkan masyarakat mengenai dampak dari politik uang, korupsi merupakan akibat dari politik uang,politik uang hanyalah salah satu dari akar korupsi di negara kita,” katanya.

Kita, lanjut Halim, tentu memikirkan anak cucu  ke depannya. Pasti berharap anak cucu kita memilik pemerintahan yang bersih,itu bisa tercapai apabila sistem demokrasi di negara kita bersih.

“Kita sudah cukup mempunyai dasar yang kuat untuk memberantas politik uang, sebagai orang yang memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa kita mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Generasi muda harus kita jauhkan dari politik uang, kita mempunyai pengalaman yang panjang dari pemilu, masyarakat Kabupaten Bantul adalah masyarakat yang memiliki prinsip yang baik dalam hidupnya,” lanjutnya.

Pemerintah Kabupaten Bantul mendukung 100 persen Desa Anti Politik Uang di mulai dari Kalurahan Murtigading dan diikuti Kalurahan lain di Kabupaten Bantul. “Mari kita ciptakan Kabupaten Bantul menjadi Kabupaten yang paling bersih dan kita ciptakan Kabupaten yang berdemokrasi dalam pemilu 2024,” tandasnya.

Sutrisnowati dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa Gerakan Desa APU merupakan gerakan bersama yang sudah diinisiasi sejak 22 April 2016. Desa APU merupakan inisiatif murni dari masyarakat.

Langkah cerdas dan cukup berani dimulai dari adanya ide sekelompok kecil masyarakat yang ada di Murtigading. Hal ini didasari adanya kejengahan dan kegalauan dari kelompok kecil masyarakat tersebut.

Setelah melalui pembahasan yang intens mereka sepakat untuk membentuk tim relawan yang berkomitmen melakukan penolakan politik uang dalam pemilihan Kepala Desa Murtigading waktu itu.Pada akhirnya tim relawan menamakan diri sebagai tim 11 karena terdiri dari 11 orang.

“Ini harus menjadi gerakan kita agar lebih aktif, gerakan yang muncul dari masyarakat tentu merupakan gerakan bersama, Bawaslu akan selalu bersama masyarakat untuk menggaungkan desa Anti Politik Uang. Mari kita bergandengan tangan mewujudkan pemilu 2024 bebas dari politik uang,” tandasnya.

Acara sarasehan ini kemudian dilanjutkan penandatanganan pernyataan sikap dan komitmen bersama Gerakan Masyarakat Desa Anti Politik Uang Kabupaten Bantul menghadapi Pemilu 2024. (*)