Lurah dan Pamong Menjaga Demokrasi dengan Nurani, Nalar dan Akal Sehat
Pemilu lokal tahun 1951 yang diprakarsai oleh Almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah menjadi tonggak demokrasi di Indonesia.
Muhammad Zukhronnee Muslim 
KORANBERNAS.ID, YOGYAKARTA -- Sebanyak 7.000 perangkat kalurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadiri acara Jogja Nyawiji ing Pesta Demokrasi di Monumen Jogja Kembali (Monjali) Sleman, Sabtu 28 Oktober 2023.
Acara ini merupakan bagian dari upaya masyarakat DIY untuk mendeklarasikan komitmen mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pemilu 2024.
Dalam Sapa Aruh yang disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di depan ribuan lurah se-DIY tersebut Sultan mengingatkan akan potensi kegaduhan yang mungkin terjadi selama masa kampanye.
"Perang baliho, pamflet, spanduk, iklan, pidato politik riuh, dan pembacaan puisi untuk menyerang lawan dikhawatirkan akan marak. Suara keras teriakan dan kenalpot belombongan, konvoi peserta kampanye yang dalam praktiknya telah melahirkan gesekan sosial," kata Sultan HB X didampingi GKR Hemas.
Di dunia maya, menurut Sultan HB X, fenomena Undhaking Pawarta, Sudaning Kiriman diperkirakan akan mewarnai sirkulasi informasi. Media sosial yang telah menjadi alat yang ampuh sebagai senjata dalam pertarungan politik dikhawatirkan akan mempertajam polarisasi masyarakat. "Polaritas ini berpotensi memicu konflik dan gesekan sosial," kata Ngarsa Dalem.
Sultan melanjutkan, Gereget Jogja Nyawiji Ing Pesta Demokrasi diharapkan menjadi pemantik kohesi yang mampu melindungi masyarakat daerah istimewa Yogyakarta dari destruksi sosial politik.
Lurah dan pamong diharapkan dapat menjadi kekuatan terdepan untuk meredam konflik emosional dan mengajak masyarakat menjaga kasta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar dan akal sehat.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan sapa aruh di depan ribuan Lurah dan Pamong paguyuban Nayantaka se-DIY. (muhammad zukhronnee muslim/koranbernas.id)
"Maka marilah, kita serukan kata damai untuk pemilihan serentak ini. Bagaimana pun, pemilihan serentak lebih dari sekedar proses politik. Pemilu adalah juga kegiatan budaya. Untuk meningkatkan mutu budaya demokrasi agar tumbuh subur dan dalam mengakar menjadi budaya rakyat," tambah Sultan.
Bila berbicara tentang sejarah perjalanan bangsa dan mengingat kembali betapa besar peran Yogyakarta dalam merajut peradaban demokrasi Indonesia. Sultan menyebut, pemilu lokal tahun 1951 yang diprakarsai oleh Almarhum Sri Sultan Hamengku Buwono IX telah menjadi tonggak demokrasi di Indonesia. Pemilu lokal tahun 1951 tersebut bahkan telah melibatkan masyarakat di tengah bangunan sistem kerajaan yang dianut Yogyakarta.
Seiring dengan semangat Jogja Nyawiji yang membesarkan demokrasi, inilah tugas lurah dan pamong yang tergabung dalam paguyuban lurah dan pamong kalurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta, Nayantaka untuk menjadi kekuatan moral, untuk meredam konflik emosional, mengajak masyarakat, serta memberdayakan jagawarga, untuk menjaga kasta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar dan akal sehat.
"Suasana nyaman dan aman itu semestinya dibangun layaknya suasana penuh keluarga besar masyarakat Yogyakarta yang berbudaya dan berkeadaban," lanjut Sultan.
Mewujudkan pemilihan serentak yang berbudaya adalah untuk mengendalikan konflik sosial agar terhindar dari intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, ujaran kebencian, berita bohong, politik SARA dan politik uang, ataupun pencemaran nama baik.
Apabila pola ini diikuti, risiko gejolak sosial yang mewarnai proses pemilihan di DIY dan Indonesia dapat diminimalisir.
“Dan jika memang demikian adanya, maka insya Allah pemilihan serentak akan merekatkan kohesi sosial dan integrasi kebangsaan seiring dengan kerja sama segenap komponen bangsa dan rakyatnya,” kata Sultan HB X. (adv)
