Lembaga Pendidikan Swasta Jangan Dianaktirikan

KORANBERNAS.ID, BANTUL -- Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bantul periode 2022-2027 dilantik di Aula Pemda II Manding, Sabtu (17/9/2022) siang. Pelantikan dilakukan oleh Prof Pardimin, Ketua umum BMPS DIY dan disaksikan oleh  Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Didik Warsito Msi.

Mereka yang dilantik adalah Ketua Umum, Slamet Raharjo MPd dari Yayasan Bakti Mulia Wisesa dan enam ketua. Lalu Sekretaris Umum Busrodin SE dari Yayasan Amal Syariat Islam didampingi dua sekretaris. Bendahara Umum Dra Sri Murtinah dari Aisyiyah dengan didampingi dua bendahara. Ditambah kepengurusan di Bidang Kerja Sama, Bidang Hukum dan Bidang Pendidikan.

“Swasta berkiprah untuk memperjuangkan kecerdasan bagi  bangsa dan negara ini sebelum kita merdeka. Misalnya Taman Siswa didirikan tahun 1922 oleh Ki Hajar Dewantara. Begitu juga Muhammadiyah (1912, red),” kata Prof Pardimin yang juga Rektor Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa (UST) tersebut.  Maka ketika bangsa ini merdeka, lembaga pendidikan swasta juga turut andil mewujudkan tujuan kemerdekaan di antaranya mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Melihat tujuan yang sangat mulia ini, kami berharap lembaga pendidikan swasta jangan dianaktirikan. Misalkan, berikan perhatian kepada lembaga pendidikan swasta dan jangan terus menambah gedung atau ruang untuk rombongan belajar (rombel) bagi sekolah negeri. Karena dampaknya swasta bisa kekurangan murid. Jadi intinya proporsional dan jangan menang-menangan,” katanya.

Selain itu, Prof Pardimin juga berpesan kepada lembaga pendidikan swasta untuk memikirkan peningkatan mutu dan kualitas, baik SDM ataupun lembaga pendidikannya ke depan. Dengan demikian akan dilirik calon siswa. “Contoh kalau itu pendidikan setingkat SMA, adalah berapa prosentase jumlah siswanya yang bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kalau banyak, saya yakin sekolah tersebut banyak diminati. Namun jika tidak ada sama sekali, ya semakin lama muridnya akan semakin menyusut,” tambahnya.

Salah satu yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan tadi adalah lembaga harus melek terhadap  teknologi informasi. Serta siap dengan pendidikan pada era 4.0 di mana dukungan teknologi sangat berperan baik dalam kegiatan belajar mengajar ataupun untuk mencari materi pembelajaran.

“Jadi perpustakaan itu sekarang sudah bisa secara digital. Siswa bisa mencari referensi buku lewat teknologi tadi,” katanya.   Maka digitalisasi harus bagus karena memudahkan akses informasi.

Sementara Zahrowi dari Bidang Pendidikan mengatakan, setelah pelantikan ini, hal yang segera dilakukan adalah melakukan rapat kerja untuk menyusun program. Sehingga lembaga pendidkan swasta ada program nyata ke depan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, dengan mengingat bahwa konsep pendidikan sepanjang hayat merupakan hal yang sangat relevan dilakukan.

Pendidikan Sepanjang Hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pendidikan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa dibatasi oleh usia. Tentu semua yang dilakukan harus mengacu kepada UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

“Pelantikan  ini merupakan kepengurusan komposisi baru setelah BMPS Bantul vakum selama 5 tahun. Maka besar harapan kami nanti BMPS akan berkontribusi positif bagi pengembangan lembaga pendidikan swasta di Kabupaten Bantul,” kata pemerhati pendidikan yang juga pensiunan guru tersebut. “Lembaga pendidikan yang tergabung di BMPS mulai PAUD atau TK hingga Perguruan Tinggi (PT),” tambahnya.

Sedangkan Didik Warsito mengatakan, Pemerintah Daerah  memilik program untuk mendukung sektor pendidikan  termasuk di PAUD atau TK. Contoh  dengan digulirkannya dana Rp 50 juta untuk setiap pedusunan di Bantul yang jumlahnya 933 pedusunan. “Dana tadi digunakan untuk PAUD/TK, posyandu dan permasalahan penanganan sampah,” katanya. Hal lain yang juga dilakukan adalah memberikan tunjangan kesejahtaraan terhadap guru swasta yang ada di Kabupaten Bantul. (*)