KPPG DIY Tak Ingin Perempuan Tersingkir dari Politik

KORANBERNAS.ID, BANTUL – Ketua Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Daerah Istimewa Yogyakarta, Ety Erawati, tidak menginginkan perempuan tersingkir dari politik. Apabila itu terjadi dikhawatirkan permasalahan perempuan, anak dan kelompok rentan lainnya akan meningkat.

“Pendidikan politik itu penting bagi perempuan karena masih banyak perempuan menganggap politik itu kotor, mengeluarkan biaya dan biasanya didominasi oleh laki-laki, sehingga menyebabkan takut terjun dalam politik,” ujarnya pada kegiatan Pendidikan Politik bagi Fungsionaris Perempuan Partai Golkar Se-Daerah Istimewa Yogyakarta,  Pimpinan Daerah Kesatuan Perempuan Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (1/3/2022), di Graha GPC 2 Karangtengah Imogiri Bantul.

Menurut dia, apabila perempuan memahami politik, bisa memperjuangkan hak-hak sebagai warga negara, terutama hak-hak perempuan. Ini karena perempuan selalu melekat dengan anak-anak, kaum disabilitas, kaum lansia dan kaum marginal lainnya.

Harapannya, dengan banyaknya perempuan duduk di parlemen dan eksekutif selaku pengambil kebijakan, maka semakin mudah perempuan memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.

Ety, panggilan akrabnya, mengakui afirmatif 30 persen keterwakilan perempuan sesuai undang-undang masih berbicara sekitar kuantitas, belum menghasilkan kualitas yang baik.

“Semoga dengan adanya pendidikan politik  bisa mewujudkan perempuan-perempuan lebih banyak lagi yang menjadi anggota legislatif, baik DPRD DIY maupun kabupaten/kota. Mudah-mudahan di antaranya adalah peserta yang hadir pada acara pendidikan politik hari ini,” kata dia.

Dia menambahkan, sesungguhnya hakikat politik adalah menghadirkan kebijakan, keadilan, kesejahteraan dan keamanan bersama melalui kekuasaan. Jika perempuan dapat melihat dan memahami dunia politik secara benar, mereka akan mengetahui hak dan kewajibannya selaku warga negara sehingga dapat berperan dan berkontribusi dalam memperjuangkan nasib perempuan Indonesia melalui berbagai kebijakan (regulasi), baik di parpol maupun melalui politik anggaran di parlemen.

Proses pendidikan politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Pendidikan politik diperlukan bukan saja bagi para pemilih yang kurang atau belum memiliki pemahaman tentang persoalan politik, melainkan juga bagi pengurus parpol agar mengetahui persoalan politik yang mewadahi.

Sesi foto bersama usai Pendidikan Politik bagi Fungsionaris Perempuan Partai Golkar Se-DIY. (istimewa)

Baginya, pendidikan politik bagi masyarakat itu sangat penting meski praktiknya partai politik masih cenderung memperlakukan perempuan sebagai penggalang dan pendulang suara dalam upaya merebut kekuasaan dan memenangi kontes pemilu.

“Padahal, keberadaan perempuan dalam parpol memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk kesempatan untuk menang dalam kompetisi,” tandasnya.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris DPD Partai Golkar DIY, Erwin Nizar. Diskusi diawali dengan testimoni pengalaman menjadi caleg dan anggota legislatif oleh Rany Widayati SE MM yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY, dilanjutkan materi kegolkaran oleh Erwin Nizar.

Peserta ditarget 100 orang yang hadir sejumlah 105 orang. Mereka merupakan perwakilan dari Pengurus PD KPPG DIY, Pengurus PD AMPG DIY, Pengurus Pleno DPD Partai Golkar DIY, Pengurus DPD Ormas MKGR DIY, Pengurus PDK Kosgoro 1957 DIY, Pengurus Depindar SOKSI DIY, Pengurus DPD Pengajian Al-Hidayah DIY.

Kemudian, Pengurus DPD Himpunan Wanita Karya (HWK) DIY, Pengurus DPD AMPI DIY, Pengurus DPD MDI DIY, Pengurus DPD Satkar Ulama serta Pengurus PD KPPG kabupaten/kota se-DIY. (*)